Surabaya,(DOC) – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Timur hingga akhir Desember 2025 menunjukkan hasil positif. Realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp253,32 triliun atau 88,97 persen dari target sebesar Rp284,72 triliun, sekaligus mencerminkan ketahanan fiskal regional di tengah dinamika ekonomi nasional.
Capaian tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terealisasi sebesar Rp244,61 triliun atau 87,60 persen dari target Rp279,24 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru melampaui target dengan realisasi Rp8,71 triliun atau 158,95 persen dari target Rp5,48 triliun.
Secara rinci, penerimaan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak mencapai Rp109,90 triliun atau 85,54 persen dari target Rp128,48 triliun. Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terealisasi Rp134,70 triliun atau 89,35 persen dari target Rp150,75 triliun.
Di sisi belanja, realisasi Belanja Negara di Jawa Timur hingga akhir tahun mencapai Rp126,44 triliun atau 96,98 persen dari pagu anggaran. Belanja tersebut terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp44,39 triliun serta Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp82,04 triliun. Dengan realisasi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan belanja, APBN regional Jawa Timur mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp126,88 triliun.
Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Saiful Islam, menyampaikan bahwa hingga Desember 2025 kinerja belanja APBN tetap tumbuh kuat, terutama ditopang oleh penyaluran Transfer ke Daerah yang tumbuh 0,74 persen.
Menurutnya, belanja APBN berperan sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai program strategis pemerintah, seperti program pemeriksaan kesehatan gratis, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, serta penguatan konektivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kebijakan fiskal melalui APBN, termasuk insentif pajak bagi UMKM dan pelaksanaan program strategis nasional, terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Saiful, Kamis (19/2).
Peran APBN tersebut juga tercermin dari besarnya penyaluran subsidi dan bantuan sosial di Jawa Timur. Pemerintah menyalurkan subsidi pupuk sebesar Rp6,18 triliun kepada 5,56 juta penerima serta subsidi listrik Rp7,22 triliun yang menjangkau 43,83 juta pelanggan.
Selain itu, bantuan sosial dari pemerintah pusat mencapai Rp18,20 triliun dengan total 26,61 juta penerima manfaat.
Bantuan tersebut meliputi Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp7,69 triliun bagi 13,79 juta penerima dan Bantuan Langsung Tunai Sosial Ekonomi senilai Rp5,08 triliun kepada 5,64 juta penerima.
Program Keluarga Harapan (PKH) juga disalurkan sebesar Rp4,78 triliun kepada 6,34 juta penerima. Pemerintah turut memberikan perlindungan sosial khusus melalui bantuan permakanan lansia sebesar Rp406,83 miliar bagi 451 ribu penerima serta bantuan permakanan disabilitas Rp127,9 miliar kepada 150 ribu penerima.
Sementara itu, bantuan bagi anak yatim piatu disalurkan sebesar Rp115,15 miliar kepada 238 ribu penerima. Seluruh program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan sosial di Jawa Timur.
Kinerja fiskal yang solid ini diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (r6)
