Surabaya,(DOC) – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi dengan 63 kepala puskesmas se-Kota Surabaya pada Selasa (4/11/2025). Rapat yang di pimpin Wakil Ketua Komisi D, Luthfiyah, ini membahas sejumlah persoalan layanan kesehatan, kinerja puskesmas, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana APBD dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).
Salah satu sorotan utama datang dari anggota Komisi D, Imam Syafii, terkait kekurangan tenaga medis di puskesmas. Ia mencatat, saat ini masih di butuhkan sekitar 50 dokter dan 80 perawat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di berbagai wilayah.
“Hal ini jelas memengaruhi kualitas layanan bagi warga,” ujarnya.
Imam menyayangkan proses penambahan tenaga melalui pemerintah yang di nilai lambat. Ia mendorong puskesmas BLUD untuk memanfaatkan dana simpanan internal mereka dalam merekrut tenaga medis tambahan secara sementara.
“Beberapa puskesmas punya saldo ratusan juta hingga Rp2 miliar. Kalau bisa di tanggung dari dana BLUD, kenapa harus menunggu APBD?” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar dana BLUD di gunakan untuk perbaikan ringan fasilitas, tanpa harus membebani anggaran kota.
Prosedur Layanan BPJS Gratis Belum Merata
Selain itu, Imam menyoroti belum meratanya informasi prosedur layanan BPJS gratis di puskesmas. Ia meminta agar setiap puskesmas memasang panduan layanan yang jelas, terutama untuk pendaftaran atau penonaktifan BPJS.
Isu lain yang turut di bahas adalah pengadaan susu khusus balita berkebutuhan khusus. Imam menekankan pentingnya penyesuaian merek susu dengan resep dokter rujukan rumah sakit, agar tidak menimbulkan efek negatif bagi anak.
Senada dengan itu, anggota Komisi D lainnya, dr. Michael Leksodimulyo, menyoroti ketimpangan pendapatan antar puskesmas. Ada puskesmas seperti Sidotopo Wetan dan Simo Mulyo yang meraih pendapatan hingga Rp5–6 miliar per tahun. Namun di sisi lain, ada yang hanya mendapat sekitar Rp800 juta karena jumlah penduduknya sedikit.
Meski begitu, dr. Michael tetap mengapresiasi puskesmas yang berinovasi dan meningkatkan mutu layanan, khususnya untuk kesehatan lansia dan anak.
Wakil Ketua Komisi D, Luthfiyah, menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memetakan kondisi keuangan masing-masing puskesmas.
“Kita ingin tahu jelas berapa pendapatan, belanja, dan sisa lebih pembiayaan. Dari situ kita bisa putuskan mana yang perlu di dukung lebih oleh APBD,” ujarnya. (r6)
