Surabaya,(DOC) – Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan di laksanakan di kota Surabaya menjadi sorotan kalangan DPRD Kota, jelang masa akhir jabatan periode 2019-2024, pada bulan Agustus mendatang.
Komisi A yang membidangi pemerintahan dan Komisi C yang membidangi pembangunan, serius memplototi PSN, terutama dampak kesejahteraan Masyarakat Surabaya.
Ketua Komisi A, Arif Fathoni, menyatakan komitmennya dalam memastikan pelaksanaan PSN yang segera di jalankan di wilayah pesisir kota. Terutama menyangkut kesejahteraan nelayan yang terkena dampak.
Ia pun mengaku, telah menerima keluhan dari nelayan yang berada di sekitar lokasi rencana PSN. Mereka sangat khawatir terhadap dampak proyek yang berpengaruh pada penurunan mata pencahariannya dalam mencari hasil laut.
“Kami menerima keluhan, keresahan nelayan pesisir yang akan terdampak dalam pelaksanaan PSN. Ingat tujuan pemberian PSN itu adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat,” ujar Arif Fathoni.
Meski demikian, Komisi A tetap menyetujui pelaksanaan PSN yang di perkirakan menggunakan anggaran sebesar Rp72 triliun. Namun dengan syarat, PT Granting Jaya selaku badan usaha pelaksana proyek tersebut, harus memperhatikan kesejahteraan warga sekitar.
Menurut Toni, pentingnya proyek ini di tekankan tidak hanya memberikan dampak negative. Tetapi membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
“PT Granting Jaya sebagai operator PSN dalam pemaparannya. Memang sudah ada keberpihakan terhadap masyarakat pesisir yang terdampak. Namun, kami mengingatkan agar tidak ada perbedaan antara da solen dan da sein, ketika proyek sudah berjalan,” ujar Toni.
Politisi Partai Golkar Surabaya ini, merasa yakin bahwa pemerintah pusat telah mempertimbangkan dengan matang dalam memberikan proyek strategis ini. Namun, dia menegaskan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan PSN berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan warga Surabaya.
DPRD Kota Surabaya, sambung Toni, akan berkomitmen juga mengawal perbaikan permukiman dan peningkatan kualitas hidup para nelayan, agar mendapat perhatian lebih.
“Permukiman untuk nelayan juga kami ingin di perhatikan,” tandas Ketua DPD 2 Partai Golkar Surabaya ini.
Niat Komisi C Bersurat ke Presiden, DPR RI dan Kementerian
Sementara itu, Baktiono Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, menegaskan pentingnya dilakukan studi kelayakan yang komprehensif untuk proyek berstatus nasional atau PSN.
Proyek yang rencananya berada di kota pahlawan ini, harus memiliki dokumentasi transparan dan melibatkan pendapat masyarakat.
“Proyek status nasional ini harus ada studi kelayakannya. Harus ada feasibility study dan harus ada dokumentasi yang bisa di publikasikan. Sekaligus bisa meminta masukan masyarakat mengenai dampak yang nantinya terjadi,” ujar Baktiono.
Politisi PDI Perjuangan Surabaya ini menyatakan, dampak ekonomi terhadap pelaksanaan proyek harus menjadi perhatian secara seksama. Jika dampak proyek positif bagi warga tertentu, namun negatif bagi sebagian besar warga kota, maka pelaksanaannya harus di batalkan.
Ia-pun menegaskan, bahwa di Indonesia butuh pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Termasuk pemimpin kota Surabaya. “Kita tidak ingin proyek ini menambah kesengsaraan warga atau merusak lingkungan dan ekosistem kota,” tegasnya.
Baktiono menjelaskan, rancangan proyek trans-nasional ini, nampaknya lebih mengarah pada pembangunan perumahan eksklusif ketimbang industri. Sehingga Komisi C DPRD Kota Surabaya berniat mengirimkan resume rapat dengan warga terdampak dan memberikan masukan kepada Presiden, DPR RI, serta kementerian terkait di Jakarta.
Tujuannya agar ada kajian lebih mendalam terhadap suara warga terdampak, masyarakat pesisir dan tokoh lingkungan, yang harus menjadi pertimbangan.
“Kita akan sampaikan masukan ke Presiden, DPR RI, dan kementerian di Jakarta. Suara warga yang terdampak dan pemerhati lingkungan harus menjadi bahan pertimbangan,” tegas Baktiono.(r7)