Surabaya,(DOC) – Empat lembaga strategis penjaga stabilitas ekonomi nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan, menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi Jawa Timur. Komitmen itu di tegaskan dalam Temu Media bertema Sinergi dan Kolaborasi untuk Menjaga Stabilitas dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur yang di gelar di Mahameru Restoran, Rabu (19/11).
Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi empat pilar ekonomi untuk memastikan Jawa Timur tetap stabil, tumbuh, dan merata di tengah tekanan global maupun dinamika nasional.
Kepala LPS II, Bambang S. Hidayat, menjelaskan bahwa arah kebijakan LPS kini menekankan stabilitas tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Ketika ekonomi bergerak, rekening dan nominal simpanan ikut menguat,” ujarnya.
LPS menilai bahwa kelompok simpanan di bawah Rp5 miliar masih menjadi mayoritas rekening dan perlu terus di perkuat. Fenomena “makan tabungan” di masa sulit pun kini berbalik—masyarakat kembali menabung, terutama pada rekening kecil.
Secara nasional, hingga September 2025, lebih dari 90 persen rekening bank berada dalam penjaminan LPS. Di Jawa Timur, penjaminan mencakup 75,02 juta rekening bank umum dan 2,46 juta rekening BPR/S.
Per Oktober 2025, LPS menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). Namun tingkat bunga simpanan rata-rata bank masih berada di atas TBP sehingga perlu penyesuaian agar kembali ke level yang sehat.
OJK: Kredit UMKM Naik, Pasar Modal Bergairah, Literasi Keuangan Menguat
Dari sisi intermediasi keuangan, Kepala OJK Jawa Timur, Yunita Linda Sari, melaporkan kondisi tetap stabil. Hingga September 2025:
- Dana Pihak Ketiga tumbuh 4,81 persen (yoy)
- Penyaluran kredit naik 3,58 persen
- Kredit UMKM mencapai 37,75 persen dari total portofolio
Sektor rumah tangga, perdagangan besar–eceran, dan industri pengolahan masih menjadi penyerap kredit terbesar.
Di pasar modal, masyarakat Jatim mencatat net buy Rp7,75 triliun, sementara pendanaan dari securities crowdfunding melonjak 63,56 persen dengan kenaikan investor 22 persen.
OJK juga memperkuat perlindungan konsumen. Hingga September 2025, OJK telah menangani:
- 169 pengaduan APPK
- 6.661 layanan walk-in
- 39.867 layanan SLIK
Melalui Indonesia Anti Scam Center (IASC), sebanyak 93.819 rekening kejahatan keuangan di blokir dengan nilai dana beku Rp376,5 miliar.
Fiskal Jawa Timur Tetap Kuat
Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, menyebut pendapatan negara di Jatim mencapai Rp180,63 triliun (63,88 persen) hingga Triwulan III 2025. PNBP bahkan telah melampaui target, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100,54 triliun.
Belanja negara juga berjalan optimal dengan realisasi Rp92,09 triliun (72,97 persen). Transfer ke Daerah (TKD) tumbuh 0,38 persen, di dorong peningkatan DBH minyak bumi.
Di sisi lain, DJP dan DJKN mencatat kenaikan aktivitas lelang, pengelolaan aset, dan penerimaan PNBP lainnya.
Belanja Pemerintah Pacu Layanan Publik dan Infrastruktur
Kepala Kanwil Perbendaharaan Jatim, Saiful Islam, menyampaikan bahwa sektor pendidikan menjadi pos terbesar dengan realisasi Rp8,24 triliun (64,27 persen). Belanja pemerintah juga mengalir ke sektor kesehatan serta berbagai proyek infrastruktur strategis.
Program Makan Bergizi Gratis, salah satu penggerak ekonomi kerakyatan—berjalan efektif di Jawa Timur. Hingga 10 November 2025, program ini menjangkau:
- 5,26 juta penerima manfaat
- melibatkan 2.942 pemasok lokal (UMKM, koperasi, BUMDes, hingga usaha kecil)
Program ini bukan hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menghidupkan ekonomi lokal lewat rantai pasok yang melibatkan ribuan usaha kecil. (r6)
