Surabaya,(DOC) – Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) menyoroti tajam lonjakan inflasi di Kota Surabaya yang menyentuh angka 5,11 persen pada Februari 2026. Angka ini dinilai bukan sekadar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli warga di tengah status Surabaya sebagai kota metropolitan.
Ketua Umum AMAK, Bonang Adji Handoko, menyatakan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan cabai telah menciptakan kegelisahan di tingkat rumah tangga. Menurutnya, meskipun upah minimum Surabaya tergolong tinggi, kekuatannya cepat hilang saat berhadapan dengan harga pangan yang tidak stabil.
“Inflasi ini adalah persoalan kesejahteraan sosial. Di kota besar seperti Surabaya, kenaikan harga pangan sering kali lebih cepat terasa dibandingkan kenaikan pendapatan masyarakat,” ujar Bonang dalam keterangannya, Senin (16/3).
Bonang secara khusus mempertanyakan efektivitas PT Surya Kreasi Pangan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen stabilisator harga. Menurutnya, keberadaan BUMD pangan sangat strategis untuk mengelola cadangan dan memotong rantai distribusi yang panjang, namun perannya belum dirasakan signifikan oleh publik.
“Konsepnya sudah bagus, tapi pertanyaannya sederhana: apakah masyarakat benar-benar merasakan peran PT Surya Kreasi Pangan dalam menjaga harga? Jika harga tetap fluktuatif, publik berhak mempertanyakan fungsi BUMD ini,” tegasnya.
Selain kinerja BUMD, AMAK juga mengkritik pola penanganan pemerintah kota yang dinilai masih bersifat reaktif. Bonang menyebut program pasar murah hanya solusi sesaat yang tidak menyentuh akar permasalahan.
“Pasar murah itu hadir setelah harga naik. Begitu selesai, harga kembali mengikuti pasar. Surabaya butuh sistem ketahanan pangan yang lebih kuat dan terencana, bukan sekadar operasi pasar yang berulang-ulang,” tambahnya.
Lonjakan inflasi ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk mengevaluasi seluruh instrumen ekonomi daerah. Bonang menekankan bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari infrastruktur modern, tetapi dari kemampuan warganya membeli kebutuhan pokok secara terjangkau.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, AMAK berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ekonomi daerah agar tetap transparan dan akuntabel.
“Kota yang maju adalah kota yang pemerintahnya hadir saat masyarakat kesulitan. Ukuran paling sederhana dari kehadiran negara adalah ketika rakyatnya masih mampu membeli kebutuhan hidup sehari-hari,” pungkas Bonang. (r6)
