Surabaya,(DOC) – Direktur PDAM Surya Sembada Surabaya, Mujiaman Sukirno yang Sabtu (1/8/2020) lalu diundang DPC PKB Surabaya pada resepsi Harlah ke-22 PKB dan perayaan Idul Adha 1441 H dan diperkenalkan kepada kader-kader PKB sebagai calon wakil Machfud Arifin (MA), akhirnya berbuntut panjang.
Ada kabar Mujiaman dipanggil Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Bahkan, kabarnya dimarahi. Benarkah?
Mujiaman yang dikonfirmasi lewat whatsApp (WA), Senin (3/8/2020) sore, membantah jika dirinya dipanggil Wali Kota Risma. Apalagi dimarahi.
“Senin (3/8) kita rutin acara evaluasi kinerja PDAM bersama Badan Pengawas dan Pemkot Surabaya,”ujar dia.
Setelah menjelaskan pa njang lebar seputar kinerja PDAM, lantas diakhir pemaparannya Mujiaman memberikan klarifikasi terkait kehadirannya memenuhi undangan Harlah ke-22 PKB dan komentarnya seputar kesiapannya jika dipilih menjadi wakil MA pada Pilkada Surabaya 2020.
“Intinya, PDAM secara institusi maupun pribadi, pejabat dan karyawannya semenjak kepemimpinan Bu Risma dipisahkan dari aktivitas politik praktis,” kata dia.
Menurut Mujiaman, dirinya adalah pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Tri Rismaharini.
“Karena itu, saya patuh dan taat kepada Bu Risma, baik secara pribadi atasan maupun kepala daerah. Selama menjabat tidak boleh terlibat dalam kontestasi politik praktis (pilkada), ” ungkap dia.
Saya datang di Harlah PKB karena diundang dan ikut perayaan Idul Adha karena saya berkurban di sini (PKB). Ini adalah kegiatan sosial. Saya hormati itu karena masih dalam batas kewajaran.
Apa pernah ditanya Risma ketika namanya muncul di media massa dan disebut-sebut akan diusulkan menjadi wakil MA? Mujiaman yang dikenal sebagai konsultan ini mengaku pernah. “Ya, Bu Risma pernah tanya itu,” jelas dia singkat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mujiaman
datang di Harlah PKB karena diundang dan ikut perayaan Idul Adha. “Saya berkurban di sini (PKB). Ini adalah kegiatan sosial. Saya hormati itu karena masih dalam batas kewajaran,” tutur dia.
Soal diusulkan PKB untuk jadi wakil MA, Mujiaman mengatakan, jika dirinya sebagai Dirut PDAM tidak punya kapasitas mengajukan diri sebagai wakil MA. Menurut dia, semua tergantung kesepakatan parpol pengusung, dan finalnya di tangan mantan Kapolda Jatim itu.
Dia menegaskan, sebagai Dirut PDAM hak dan kewajibannya adalah bekerja sebaik- baiknya melayani masyarakat di bidang air. Sementara kalau urusan politik itu tergantung parpol pengusung dan MA. “Kalau saya terpilih untuk mendampingi pak MA, saya siap mundur dari jabatan Dirut PDAM. Tapi kalau sekarang saya tak mungkin mencalonk
an diri. Saya kira demikian jelas sekali posisi saya, “tandas dia. (dhi)