D-ONENEWS.COM

Jumlah KTR Bertambah, Pansus DPRD Surabaya Desak Penegakannya

Surabaya,(DOC) – Jumlah tempat Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya akan bertambah, menyusul akan di tetapkannya rancangan peraturan daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok(KTR) oleh Pansus KTR DPRD kota Surabaya.

Sebelumnya didalam Perda 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok(KTM) hanya ada 5 kawasan yang harus bebas dari asap rokok, meliputi; sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum. Namun kali ini jumlahnya bertambah menjadi 8 kawasan.

“Selain lima item sebelumnya, ada penambahan 3 kawasan, yakni tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya,” kata anggota Pansus Raperda Kawasan Tanpa Rokok DPRD Surabaya, Ibnu Shobir, Senin(17/12/2018).

Politisi PKS ini menyebut dalam aturan nantinya, substansinya ada pengaturan tempat-tempat mana yang boleh dan tidak untuk merokok. Jadi, Raperda tersebut menjamin hak kesehatan orang-orang yang tak merokok.

“Jangan sampai menjadi perokok pasif atau perokok ketiga,” tegasnya.

Shobir menerangkan, maksud perokok ketiga berdasarkan pandangan pakar kesehatan masyarakat adalah mereka yang tak merokok namun terkena dampak dari perokok, karena lingkungan juga menyerap nikotin, dan dalam suhu tertentu akan melepaskannya dalam selang waktu sekita sebulan.

“Menurut pakar FKM dari Unair yang kita undang seperti itu,” jelasnya.

Ia mengakui, penerapan Perda 5 Tahun 2008 tidak maksimal. Pada Raperda Kawasan Tanpa Rokok yang tengah dibahas di Komisi D diusulkan adanya pasal yang menjamin implmentasinya.

“Jangan buat perda, tapi tak ada implementasi penegakkannya,” katanya.

Selain kalangan dewan mendorong adanya perwali, nantinya juga akan ada pengawasan terhadap penerapan dan penegakkan hukumnya, diantaranya memastikan apakah benar jumlah kawasan tanpa rokok sesuai dengan data yang ada.

“Kalau dari delapan item yang diatur masing masing ada 10. Maka ada 80 kawasan tanpa rokok. Jangan sampai tempatnya gak jelas,” sebut Ibnu Shobir.

Anggota Komisi D ini mengaku, dalam pembahasan KTR, pihaknya menerima keluhan dari Mitra Produsen Sigaret Indonesia. Menurutnya, berdasarkan keluhan yang disampaikan langsung ke kalangan dewan, mereka khawatir keberadaan Raperda KTR nantinya mengancam produksi mereka. Sehingga mengancam pengurangan jumlah karyawan yang bekerja dengan padat karya.

“ Karyawannya sekarang sekitar seribu, sebelumnya sekitar dua ribu,” paparnya.

Ibnu Shobir mengungkapkan, mitra produsen sigat berada di beberapa kota, diantaranya di Mojokerto, lamongan dan lainnya.

Ibnu Shobir mengakui, produksi rokok ada yang padat karya, namun ada juga yang menggunakan mesin. Namun demikian, ia  menyampaikan bahwa jumlah produksi rokok terus bertambah. Data dari FKM Unair, meski sudah ada Perda KTR dan KTM, jumlah produksi rokok kian bertambah.

“Disampaikan pakar, sebelum ada perda jumlah produksi rokok di Indonesia Per tahun 300 M batang, sedangkan pasca itu mencapai 340 M per batang,” sebutnya

Ia mengaku, saat ini kalangan yang merokok tak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak juga. Untuk membatasi itu, pihaknya mendorong pembatasan di advertising, seperti yang diterapkan di Kulon Progo, Yogyakarta.

“Di Kulon Progo malah dilarang total,” ungkapnya

Anggota pansus lainnya, Dyah Katarina mengakui bahwa usia perokok dini terus bertambah. Melalui Raperda KTR nantinya, pihaknya mendorong adanya gerakan edukasi di  masyarakat secara promotif dan preventif.

“Kondisi di lapangan, anak- anak SD sudah ada yang belajar merokok. Makanya kita atur bentuk pencegahannya,” ujarnya

Politisi PDIP menambahkan, gerakan edukasi bahaya merokok, bisa melalui ibu-ibu PKK atau konselor sebaya yang bergerak ke sekolah-sekolah.

“Pelibatan keluarga dan masyarakat penting, disamping sanksi dari penerapan perda nantinya supaya ada efek jera,” pungkasnya.(idr/robby/r7)

Loading...

baca juga