Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menginstruksikan Dinas Sosial (Dinsos) untuk memeriksa izin seluruh panti asuhan di kota ini. Langkah tersebut bertujuan memastikan legalitas operasional serta mencegah potensi penyalahgunaan.
Instruksi ini di keluarkan sebagai respons atas kasus dugaan asusila yang melibatkan pemilik panti asuhan ilegal di Surabaya. Menurut Eri, regulasi yang lebih ketat di perlukan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Oleh karena itu, kami meminta DPRD menyusun Peraturan Daerah (Perda) khusus. Saya telah berkoordinasi dengan Komisi D DPRD agar aturan ini bisa segera di realisasikan,” ujarnya, Jumat (14/2/2025).
Selain masalah legalitas, Eri juga menyoroti fakta bahwa banyak panti asuhan di Surabaya menampung anak-anak dari luar daerah. Ia khawatir beberapa pihak mendirikan panti hanya demi memperoleh bantuan sosial.
“Jumlah panti semakin bertambah, tetapi banyak anak di dalamnya bukan warga Surabaya. Mereka di bawa dari luar daerah lalu di tempatkan di panti asuhan hanya agar bisa mendapatkan bantuan,” jelasnya.
Sambil menunggu Perda di sahkan, Dinsos telah mulai mengecek seluruh panti asuhan di kota ini. Menurut Eri, aturan baru akan mengatur persyaratan pendirian panti agar tidak sembarangan.
“Aturan ini nantinya akan menjadi dasar hukum yang jelas. Dengan begitu, tidak ada lagi yang berdiri tanpa izin atau menyalahgunakan operasionalnya,” tambahnya.
Selain itu, Eri juga meminta Kepala Dinas Sosial Surabaya, Anna Fajriatin, untuk menyusun laporan terkait panti yang terindikasi bermasalah. Jika di temukan pelanggaran, tindakan tegas akan di ambil, termasuk kemungkinan penutupan sementara.
“Kami akan mengecek siapa saja yang berada di dalam panti tersebut. Jika ada pelanggaran, panti bisa di tutup sementara sambil menunggu Perda di sahkan,” pungkasnya. (r6)
