D-ONENEWS.COM

Keberadaan WW Terlacak Lewat Sinyal HP, Sempat Menolak Tandatangan BAP

Surabaya,(DOC) – Sikap Wisnu Wardhana (WW) mantan Ketua DPRD yang menolak putusan pengadilan juga di pertontonkan lagi, saat jaksa eksekutor Kejakasaan Negri(Kejari) Surabaya meminta WW menandatangani berita acara pelaksanaan putusan kasasi dari Mahkamah Agung(MA) atas penetapan terpidana kasus korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha(PWU) Jatim dengan hukuman 6 tahun penjara.

Penolakan WW ini membuat geram jaksa eksekutor.

panggilan akrab Wisnu Wardana saat dieksekusi jaksa eksekutor di Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo tadi pagi. 

“WW sempat menolak menandatangani berita acara putusan pengadilan, karena menunggu tim penasehat hukumnya,” kata Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah saat di Lapas kelas I Surabaya, Porong Sidoarjo, Rabu(9/1/2019).

Penasehat hukum WW baru mendamping terpidana pada pukul 12.00 WIb, Rabu(9/1/2019), setelah WW menunggu hampir tiga jam di dalam ruang administrasi Lapas Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Saat itu WW masih belum bersedia menandatangani berita acara.

“Setelah kami memberikan pengertian dan tim PH nya sependapat dengan kami, WW akhirnya mau tanda tangani berita acara pelaksanaan putusan pengadilan ini,” kata Heru.

Dijelaskan Heru, Berita acara penandatanganan pelaksanaan putusan pengadilan ini berdasarkan surat perintah Kajari Surabaya, Teguh Darmawan dengan Nomor Print 23/0.5.10/Fu.1/12/2018 atas pelaksanaan putusan  Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1085/Pid.Sus/2108 tertanggal 28 Desember 2018. 

“Isinya menghukum terdakwa Wisnu Wardhana dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta, subsider 6 bulan kurungan  dan menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 1.566.150.733 subsider 1 tahun kurungan,” jelas Heru.

Keberadaan WW terlacak melalui sinyal HP

Sementara itu, keberhasilan Kejari Surabaya dalam menangkap terpidana kasus korupsi pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jatim, ternyata dibantu dengan sistem IT. 

“Kita mapping melalui sinyal HP(handphone,red), dan ternyata tim menemukan titik keberadaan Wisnu Wardhana,” kata Kajari Surabaya, Teguh Darmawan, diruang kerjanya, Rabu(9/1/2019).

Menurut Kajati, pelacakan melalui sinyal HP itu, berbekal dari informasi yang disampaikan masyarakat. 

“Kita temukan titiknya sekitar pukul 05.55 pagi di Satsiun Pasar Turi,” ungkap Teguh.

Informasi masyarakat itu tak meleset, WW panggilan akrab Wisnu Wardhana berada didalam mobil Sigra warna hitam dengan nomor Polisi M 1732 HG. Selanjutnya, tim  melakukan pengejaran hingga kawasan jalan Kenjeran. 

“Persisnya dijalan Lebak Jaya II, Mobil tersebut kami hentikan sekitar pukul 06.15,” ungkap Teguh. 

Namun saat dihentikan, Mobil yang diketahui dikemudikan anak dari WW ini tak mau berhenti. Nah, untuk menghentikanya, salah satu tim jaksa akhirnya menghalangi laju mobil tersebut,dengan cara memalangkan sepeda motor didepan mobil yang ditumpangi WW. 

“Dan akhirnya yang bersangkutan berhasil kami tangkap,” kata Teguh. 

Selanjutnya, tim jaksa eksekutor menggelandang WW ke Kejari Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan. 

“Jam 8 kami membawa Wisnu Wardhana ke Lapas Kelas I Surabaya di Porong untuk melaksanakan putusan pengadilan,”kata Teguh. 

Seperti diberitakan sebelumnya,  Hakim Agung menjatuhkan vonis 6 tahun penjara pada Wisnu Wardhana. Upaya hukum kasasi tersebut ditempuh Kejari Surabaya atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur yang menjatuhkan pidana 1 tahun penjara terhadap Wisnu Wardhana.

Sedangkan upaya hukum banding tersebut dilakukan Wisnu Wardhana lantaran tak puas dengan vonis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Serta uang pengganti senilai Rp 1,5 miliar.

Wisnu Wardhana terjerat korupsi atas pelepasan dua aset PT PWU milik BUMD di Kediri dan Tulungagung pada 2013 silam.

Saat proses pelepasan dua asset itu, Wisnu menjabat sebagai Kepala Biro Aset dan Ketua Tim Penjualan Aset PT PWU.

Pelepasan kedua aset itu dilakukan tanpa mengikuti prosedur, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 miliar. (pro/hadi/r7)

Loading...