Kemacetan Surabaya Tak Parah, Risma Anggap Belum Perlu Pemberlakuan Ganjil-Genap

Foto : Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat memberikan sambutan berbahasa Inggris di pembukaan UCLG ASPAC

Surabaya,(DOC) – Kemacetan di wilayah kota Surabaya belum dianggap parah seperti Ibu kota DKI Jakarta. Untuk itu Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini merasa program “ganjil-genap” bagi plat nomer kendaraan pribadi, masih belum perlu diterapkan.

“Belum, belum. Kemacetan belum seperti Jakarta. Kita belum parah,” ungkap Risma disela acara konggres UCLG ASPAC ke 7 di Dyandra Convention Hall Surabaya, Sabtu(15/9/2018) kemarin.

Perempuan yang baru saja di nobatkan sebagai Presiden UCLG-Aspac periode 2018-2020 ini, menyatakan, dirinya tak mau menyusahkan warga atas program “Ganjil-Genap” yang masih dirasa belum perlu diterapkan di Surabaya.

Menurut dia, jika program itu diberlakukan sekarang, maka warga harus berputar-putar mencari jalan alternative yang tidak terkena larangan kendaraan pribadi bernopol ‘Ganjil-Genap’.

“Kasian warga nanti tidak bisa leluasa,” tandasnya.

Pernyataan Wali kota Tri Rismaharini seakan menjawab wacana Kasatlantas Polrestabes Surabaya, AKBP Eva Guna Panda, soal skema penangananan lonjakan jumlah kendaraan pribadi yang terus bertambah.

Dalam skema tersebut, dijelaskan bahwa cara jitu membatasi kendaraan pribadi yakni dengan pemberlakuan program ‘Ganjil-Genap”. Data yang dimiliki oleh pihak kepolisian, penambahan jumlah kendaraan pribadi untuk roda dua dan empat perbulan bisa mencapai 10 ribu sampai 12 ribu kendaraan.

Sementara itu, Kepala Dishub Surabaya Irvan Wahyu Drajat mengatakan, wacana pemberlakuan ganjil genap di Surabaya memang sudah beberapa kali muncul dalam forum diskusi. Tetapi hal tersebut baru sebatas wacana dan belum dibicarakan dengan DPRD Surabaya. Perlu ada regulasi berupa peraturan daerah (perda) jika memang akan diterapkan.

Namun Terlepas dari itu, Irvan mengakui, dalam beberapa forum diskusi telah mencuat skema traffic demand management atau pembatasan kendaraan. Ada tiga solusi, diantaranya, penerapan plat nomor ganjil genap pada ruas jalan tertentu, penggunaan jalur 3 in 1 dan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Ketiganya dapat dipilih salah satu untuk mengatasi masalah kemacetan di kota pahlawan.

“Selama ini jumlah kendaraan yang melintasi kota pahlawan tidak hanya warga dalam kota, tetapi juga penduduk luar kota. Banyak dari mereka yang bekerja di Surabaya namun tempat tinggalnya di kota tetangga. Kalau tidak diatur memang bisa menimbulkan kecelakaan dan polusi,” kata Irvan.

Hanya saja, saat ini pihaknya lebih memilih untuk berkosentrasi memperbanyak angkutan umum dan park and ride. Dengan begitu, jika nantinya penerapan pembatasan kendaraan dilakukan warga dapat memilih alternatif lain. Serta mengefektifkan program pembatasan yang telah dipilih.

“Sampai sekarang, Pemkot telah memiliki sejumlah park and ride seperti di Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Adityawarman dan Keputih. Untuk angkutan umum, Pemkot sudah punya 8 Suroboyo Bus dengan model low deck dan 2 bus double deck. Akhir tahun kita tambah armada Suroboyo Bus 10 unit lewat PAK(Perubahan Anggaran Keuangan,red) APBD tahun 2018,” pungkasnya.(lm/r7)