Ketimpangan Gender di Jatim Menyempit, IKG 2025 Turun Didukung Perbaikan Kesehatan dan Partisipasi Kerja

Ketimpangan Gender di Jatim Menyempit, IKG 2025 Turun Didukung Perbaikan Kesehatan dan Partisipasi KerjaSurabaya,(DOC) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ketimpangan gender di Jawa Timur terus menyempit sepanjang 2025. Hal ini terlihat dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang turun menjadi 0,32, membaik dibandingkan 2024 yang berada di angka 0,34.

Statistisi Ahli Madya BPS Jawa Timur, Nurul Adriana, mengatakan tren penurunan ini menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan semakin kecil. Jika dibandingkan dengan 2020 yang mencapai 0,44, perbaikannya tergolong signifikan.

Bacaan Lainnya

“Ini mengindikasikan arah kesetaraan gender di Jawa Timur terus membaik,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Nurul menjelaskan, penurunan IKG didorong perbaikan pada aspek kesehatan reproduksi. Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan menurun dari 0,032 pada 2024 menjadi 0,028 pada 2025.

Selain itu, angka perempuan yang melahirkan pertama kali di usia di bawah 20 tahun juga ikut turun, dari 0,247 menjadi 0,231.

Menurutnya, kondisi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat serta akses layanan kesehatan yang semakin baik.

Dari sisi ketenagakerjaan, peluang perempuan untuk masuk ke pasar kerja juga semakin terbuka. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan meningkat dari 60,64 persen pada 2024 menjadi 62,29 persen pada 2025.

Sementara itu, TPAK laki-laki justru sedikit menurun menjadi 85,89 persen. Kondisi ini membuat kesenjangan partisipasi kerja semakin menyempit.

“Peningkatan TPAK perempuan yang lebih tinggi menunjukkan peluang yang semakin setara di pasar kerja,” jelas Nurul.

Meski menunjukkan tren positif, BPS menilai perbaikan tersebut belum merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Sejumlah daerah masih mencatat ketimpangan gender yang relatif tinggi.

Pada 2025, Kota Madiun mencatat IKG terendah sebesar 0,092. Kemudian di susul Kota Kediri (0,125), Kota Malang (0,137), Kabupaten Madiun (0,139), dan Kota Surabaya (0,151).

BPS menegaskan capaian ini menjadi sinyal positif sekaligus pengingat bahwa upaya mendorong kesetaraan gender masih perlu di perkuat, terutama di daerah yang belum menunjukkan perbaikan signifikan. (ode/r7)

Pos terkait