Surabaya, (DOC) – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Penghuni Rumah dan Tanah Negara (APRTN) Jatim berunjuk rasa di Gedung DPRD Kota Surabaya, terkait tindakan represif dan intimidasi yang diduga dilakukan PT KAI (Kereta Api Indonesia) terhadap warga.
Ketua Umum APRTN Jawa Timur, Achmad Syafi’i, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan akumulasi dari tindakan represif yang dilakukan oleh PT KAI terhadap warga penghuni tanah negara.
Menurut dia, tindakan semena-mena sudah terjadi sejak 2008. Saat itu oknum PT KAI kerap meminta uang sewa tanah dan mengklaim tanah konsesi yang dihuni oleh ribuan kepala keluarga tersebut adalah milik PT KAI.
“Kami berharap ke depannya ada upaya yang baik dalam penyelesaian masalah ini. Jangan lagi dengan cara lama seperti melibatkan pihak kepolisian, ataupun dengan cara menekan warga kecil,” ujar dia disela-sela unjuk rasa.
Achmad Syafii menegaskan, dengan melaporkan warga atas tuduhan penghasutan ke pihak kepolisian itulah yang dianggap PT KAI telah mempersulit warga untuk mendapatkan haknya atas tanah yang telah ditinggali puluhan tahun. “Tuntutan kami satu yakni kalau PT KAI mempersulit cabut konsesi PT KAI,” tegas dia.
Lebih jauh, dia menegaskan, bagi Keluarga Besar APRTN sebenarnya penyelesaian konflik yang berkepanjangan puluhan tahun itu sudah tegas dinyatakan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas 13 Mei 2019. Dalam rapat tersebut dinyatakan bahwa kalau terjadi konflik antara warga masyarakat dengan pemegang konsesi, baik swasta, pemerintah maupun BUMN, jika faktanya terhadap konsesi yang di berikan pemerintah, ternyata ada desa, ada masyarakat, ada kampung yang sudah ditempati puluhan tahun, maka penyelesaiannya harus memberikan kepastian hak, hukum, dan keadilan kepada mereka.
“Pemegang konsesi wajib memberikan fasilitasi. Kalau konsesinya mempersulit, perintah Presiden jelas, cabut seluruh konsesinya. Karena itu, kami mohon aparatur pemerintah ini konsisten melaksanakan apa yang sudah menjadi garis dan perintah Presiden,” ungkap dia seraya menambahkan konflik seperti ini tidak hanya terjadi di Surabaya saja, tapi hampir terjadi di banyak tempat di wilayah Indonesia lain.
Yang dilaporkan ke Polrestabes berapa orang? Dia menjelaskan, sementara baru dirinya,tapi judulnya itu kan pihak yang dilaporkan itu adalah Achmad Syafii dan kawan-kawan. “Kalau dan kawan-kawan, ini kan bisa jadi menurut penafsiran kami, adalah para pengurus. Kalau pengurus jumlahnya ada 15 orang. Ini kan baru saya yang terjadwal untuk dipanggil. Mudah-mudahan setelah tadi bertemu dengan jajaran Polrestabes Surabaya, Pak Kapolres memberikan jaminan bahwa kepolisian akan tetap bersikap profesional dan berusaha memberikan penyelesaian yang terbaik, ” tandas dia.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyampaikan bahwa pihaknya akan membantu mencarikan solusi terbaik demi kepentingan bersama.
“Saya inginnya di ruang komisi terjadi dialog antara PT KAI dan masyarakat penghuni yang mengadu kepada DPRD Kota Surabaya ini. Saya berempati dan prihatin dengan masyarakat yang merasa terintimidasi,” ungkap dia.
Karena itu, dia mengharapkan agar masyarakat yang berada di tempat itu dapat tinggal dengan tenang dan dapat menyongsong masa depan dengan baik.
“Tanpa ada rasa was-was dan kekhawatiran akan eksistensi mereka,” pungkas dia. (dhi/r7)