Surabaya,(DOC) – Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 harus selaras dengan visi misi Wali Kota Surabaya dalam menciptakan kota yang layak huni dan berkelas dunia. Ia menyebut, kerja konkret Pemkot dalam menyelesaikan persoalan di tingkat kampung menjadi fondasi penting.
“Wali Kota sudah turun langsung ke lapangan menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat—dari PJU, rumah tidak layak huni, saluran air, sampai balai RW. Ini bukti kerja nyata,” kata Adi, Selasa (9/7/2025).
Ia menambahkan, pemkot memberi perhatian serius terhadap RW yang memiliki lahan mandiri untuk pembangunan balai RW. Renovasi di lakukan agar bangunan menjadi lebih fungsional dan representatif.
Menurut Adi, transformasi menuju kota kelas dunia harus tetap berpijak pada nilai-nilai kerakyatan. “Warga harus merasa kotanya ramah. Akses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi gratis—Bus Suroboyo dan Wira-Wiri, harus di jamin,” ujarnya.
Keberlanjutan Pendidikan dan Kesehatan
Senada dengan itu, Ketua Pansus RPJMD DPRD Surabaya, Ahmad Nujayanto, menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan program pendidikan dan kesehatan. Ia menekankan, dua sektor ini harus tetap menjadi prioritas utama dalam RPJMD mendatang.
“Ekonomi warga juga harus di perkuat. Rumah padat karya bisa jadi solusi. Pemanfaatan lahan idle di kecamatan dan kelurahan harus di dorong agar produktif dan mampu menekan kemiskinan,” ungkap Ahmad.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathony, menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur harus di arahkan sebagai penggerak ekonomi kawasan. Ia mencontohkan proyek Jalan Lingkar Luar Barat dan Timur (JLLB-JLLT) yang berperan penting membuka konektivitas antarwilayah.
“Pembangunan harus berjalan linier. Akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan juga harus di buka selebar mungkin,” katanya.
Ia juga mendorong keberlanjutan skema pembiayaan alternatif dalam mendukung proyek-proyek strategis. “Proyek seperti JLLB, pembangunan rumah sakit di Surabaya selatan, dan infrastruktur lainnya tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Pembiayaan kreatif masih sangat relevan,” tutupnya. (r6)
