D-ONENEWS.COM

Komisi A Ingatkan Pentingnya Dana Kelurahan Untuk Pemberdayaan SDM

Surabaya,(DOC) – Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 tahun 2018, dana kelurahan bisa di gunakan untuk percepatan pembangunan. Yaitu salah satunya pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk itu, Komisi A DPRD kota Surabaya, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya supaya dana kelurahan di pakai pemberdayaan masyarakat.

Pernyataan ini di sampaikan oleh Wakil Ketua Komisi A, Camelia Habibah, Senin(7/11/2022).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menilai, bahwa dana kelurahan sampai sekarang lebih banyak terserap untuk program permakanan Lansia. Di sisi lain, belum banyak terserap untuk pemberdayaan masyarakat tersebut.

“Padahal Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi, red) sering menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Politisi ini menerangkan, Wali Kota di setiap sambang kampung selalu memberikan dorongan ke warga agar tercipta kampung kreatif, tematik, dan inovatif. Artinya, di butuhkan pemberdayaan agar dapat merealisasikan gagasan tersebut.

Di sisi lain, pihaknya sudah melakukan rapat dengan camat dan lurah. Hasilnya, masih banyak di temukan program kelurahan maupun kecamatan yang belum bisa mengaplikasikan program pemberdayaan masyarakat itu.

“Seharusnya kan, dana kelurahan ada pos untuk pemberdayaan masyarakat. Ini kan tidak sejalan dengan keinginan Wali Kota,” ucapnya.

Pemberdayaan masyarakat, tambah dia, bisa dengan pelatihan usaha atau pelatihan online marketing. Sehingga masyarakat bisa menciptakan usaha mandiri.

“Nah ini kan sejalan dengan pikiran Wali Kota. Yaitu pemberdayaan masyarakat terutama pasca pandemi Covid-19. Jadi bisa bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat,” katanya kembali.

Apalagi, penggunaan dana kelurahan sebetulnya sudah di atur dalam Permendagri nomor 130 Tahun 2018. Dengan pemberdayaan masyarakat, maka juga akan mendukung kebangkitan perekonomian.

“Nah kami berharap kelurahan mengaplikasikan keinginan wali kota,” tegas politisi yang akrab di sapa Ning Habibah ini.

Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan bahwa 5 persen APBD Surabaya, seharusnya di pakai untuk pemberdayaan masyarakat. Sementara untuk permakanan di harapkan bisa kembali ke pos Dinas Sosial.(r7)

Loading...

baca juga