Surabaya,(DOC) – Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mahfudz memantau kondisi pasar rakyat di kawasan Kutisari Indah Utara yang belum beroperasi sejak di bangun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Ia tak mau pasar rakyat tersebut mangkrak, setelah di perbaiki menjadi bagus. Dalam pantuannya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menemukan penyebabnya. Yakni keberadaan pasar krempyeng yang berada di perkampungan.
“Pantauan kami. Jelas penyebab adalah pasar krempyeng di perkampungan,” ucap Mahfudz, Senin(8/8/2022) siang.
Ia meminta Pemkot Surabaya untuk segera menertibkan dan merelokasi pedagang pasar krempyeng yang berada di RW 3 agar pindah ke pasar rakyat Kutisari Indah Utara.
“Ini jalan satu-satunya adalah Pemkot harus menertibkan dan merelokasi pasar krempyeng tersebut ke pasar milik Pemkot dan mengembalikan fungsi jalan yang hilang akibat adanya aktifitas pasar krempyeng,” ujarnya.
Menurut Mahfudz, keberadaan pasar krempyeng itu juga menghilangkan fungsi jalan. Sekaligus mengganggu aktivitas warga yang memiliki rumah di sekitar pasar tersebut.
“Ini sangat mengganggu. Banyak bedak-bedak yang semi permanen hingga menutup saluran. Kasihan warga yang tinggal di sepanjang jalan itu. Kenapa tidak menempati pasar milik Pemkot saja. Gratis dan representatif bahkan lebih bersih,” katanya.
“Kalau begitukan uang APBD tidak sia-sia. Artinya pembangunan pasar di Kutisari ini bentuk perhatian Pemkot kepada warganya. Ketika uang APBD ini tidak di gunakan, ya ngowos alias mubazir,” tambahnya.
Sementara itu, Devri Afrianto, Kepala Bidang Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya menjelaskan, pasar Kutisari Indah Utara ini sebenarnya di bangun untuk menampung para pedagang pasar Krempeyeng RW-3.
Pasar rakyat itu sudah di bangun sejak 5 tahun lalu, namun belum di gunakan sama-sekali.
“Pasar bisa menampung sekitar 150 pedagang. Desain awalnya memang untuk merelokasi pasar yang ada di RW 3. Karena pasar tersebut menempati fungsi jalan, jadi kita fasilitasi agar pedagang tetap berjualan dan mengembalikan fungsi publik,” jelasnya.
Sosialisasi soal stan pasar yang gratis sudah di sampaikan ke para pedagang. Termasuk pendaftaran penempatan stand telah di buka kembali selama 7 hari kedepan.
“Hingga hari ini baru enam pedagang yang mendaftar. Yang jelas tidak ada retribusi stand. Kemudian biaya listrik, air hingga keamanan dan kebersihan semua masih menjadi tanggungan pemerintah,” katanya.
Alasan pedagang tidak mau menempati stand pasar milik Pemkot Surabaya, karena jauh dari rumah dan sepi pengunjung.
Hal ini seperti yang di sampaikan bu Slamet, salah satu pedagang pasar krempyeng RW 3.
“Di sini memang ada tarikan iuran, tapi dekat dengan rumah penduduk. Kalau di sana gratis tapi jauh. Terus kalau tidak laku, bagaimana?,” cetusnya.(hd/r7)