Surabaya,(DOC) – Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) kini menjadi tantangan serius dalam dunia ketenagakerjaan. Isu ini menjadi fokus utama dalam Konferensi ke-11 Indonesian Conference yang di gelar Apindo Training Center di Hotel Platinum Surabaya, Selasa (4/11/2025). Tema yang di angkat adalah: “Menavigasi Dinamika Baru Hubungan Industrial di Era AI dan Ketahanan Pangan.”
Ketua Umum DPN Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menegaskan bahwa dunia usaha harus cepat beradaptasi. Menurutnya, otomatisasi dan digitalisasi telah mengubah lanskap dunia kerja secara drastis.
“Jenis pekerjaan bergeser, begitu juga keterampilan yang di butuhkan. Literasi digital kini menjadi hal yang sangat penting,” ujar Shinta.
Ia menekankan pentingnya dunia usaha untuk tidak hanya mengikuti perkembangan, tapi juga aktif menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas. Pelatihan keterampilan baru dan desentralisasi industri di anggap sebagai strategi utama dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pemerataan ekonomi.
“Teknologi memang membawa efisiensi, tapi juga mengancam ketersediaan kerja. Karena itu, Apindo terus dorong pelatihan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri modern,” tambahnya.
Dalam forum yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyusun berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dampak AI terhadap sektor ketenagakerjaan.
Ia menyoroti pentingnya pendekatan human-centered AI — teknologi cerdas yang tetap mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Topik ini, menurutnya, juga menjadi fokus di forum-forum internasional seperti KTT ASEAN dan KTT APEC.
“AI bukan hanya kecanggihan, tapi juga harus menjunjung etika, keadilan, dan manfaat bagi manusia,” ujarnya.
Susiwijono menyebut bahwa hampir semua sektor kini mulai terdigitalisasi, dan hal ini mengubah pola hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Karena itu, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan ekonomi agar tetap mampu melindungi pekerja tanpa menghambat inovasi.
“Ke depan, kebijakan harus seimbang antara efisiensi dan perlindungan tenaga kerja,” tegasnya. (r6)
