Surabaya,(DOC) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengambil langkah radikal untuk membenahi distribusi bantuan pendidikan di Kota Pahlawan. Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menetapkan standarisasi bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) program Beasiswa Pemuda Tangguh menjadi Rp2,5 juta per semester.
Langkah berani ini muncul sebagai respons tegas atas temuan indikasi ketidaktepatan sasaran yang selama ini mencederai prinsip keadilan bagi warga prasejahtera.
Bongkar Praktik Salah Sasaran
Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri tersebut mengungkapkan fakta mengejutkan dari hasil verifikasi lapangan. Ternyata, tim menemukan adanya penerima beasiswa dari keluarga mapan, termasuk anak mantan pejabat, yang menikmati bantuan UKT dalam jumlah fantastis.
“Saya harus berani membongkar ini demi keadilan. Sebab, ada yang UKT-nya mencapai Rp15 juta per semester dan Pemkot membayarnya, padahal dia dari keluarga mampu,” tegas Cak Eri di Surabaya, Jumat (23/1/2026).
Oleh karena itu, Cak Eri merasa prihatin karena di sisi lain masih banyak warga tidak mampu yang justru lebih membutuhkan bantuan untuk melanjutkan sekolah.
Soroti Kontradiksi Jalur Mandiri
Selain masalah profil keluarga, Pemkot mencatat bahwa sekitar 70 persen persoalan ini bersumber dari mahasiswa jalur mandiri. Cak Eri bersama Wakil Wali Kota Armuji (Cak Ji) menyoroti kontradiksi antara kemampuan finansial mahasiswa jalur mandiri tersebut dengan status sebagai penerima bantuan sosial.
“Jika mereka mampu membayar uang gedung jalur mandiri yang mahal, maka logikanya mereka adalah orang mampu. Itulah sebabnya saya mempertanyakan mengapa bantuan ini justru jatuh ke tangan yang salah,” cetusnya.
Gunakan Audit BPK dan Verifikasi Lapangan
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Cak Eri menjalankan tiga langkah strategis guna mengamankan anggaran rakyat:
- Pertama, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penyaluran beasiswa tahun-tahun sebelumnya.
- Kedua, internal dinas terkait sedang menjalani evaluasi besar-besaran untuk memperbaiki sistem birokrasi yang ada.
- Ketiga, Pemkot akan melibatkan Karang Taruna, RT, dan RW untuk memverifikasi validitas data ekonomi orang tua secara langsung di lapangan.
Jaminan Penuh Bagi Mahasiswa Miskin
Meskipun pemerintah membatasi nilai bantuan, Cak Eri menjamin mahasiswa dari keluarga prasejahtera tidak perlu risau. Pasalnya, jika ada mahasiswa benar-benar miskin yang memiliki UKT melampaui Rp2,5 juta, Pemkot tetap memberikan jaminan penuh melalui Nota Kesepahaman (MoU) dengan pihak universitas.
“Prinsipnya, UKT untuk anak tidak mampu harus tetap gratis. Kami akan menyelesaikan urusan biaya tersebut langsung dengan pihak kampus, sehingga mahasiswa tidak terbebani biaya lagi,” jelasnya lebih lanjut.
Dengan alokasi anggaran mencapai Rp190 miliar untuk 23.850 mahasiswa pada tahun 2026, Cak Eri menegaskan bahwa kejujuran adalah kunci utama. Ia ingin memastikan bahwa anggaran rakyat ini benar-benar menjadi amanah bagi mereka yang berhak.
“Kita mulai dengan kejujuran. Intinya, orang Surabaya harus diajarkan untuk tidak mengambil jatah warga yang tidak mampu,” pungkasnya. (r7)
