Jakarta (DOC) – Massa mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama sejumlah perguruan tinggi lainnya kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2019).
Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sultan Rivandi mengatakan, tuntutan mahasiswa masih sama dengan aksi sebelumnya. Namun ada satu tuntutan tambahan yang akan mereka sampaikan.
“(Tuntutan) masih sama, tapi ada tambahan soal kemanusiaan. Kami menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas korban-korban aksi,” ujar Sultan.
Sultan menyampaikan, ada sekitar 500 mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang akan mengikuti aksi unjuk rasa pada hari ini. Dema UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah berkoordinasi dengan badan eksekutif mahasiswa (BEM) perguruan tinggi lain soal aksi hari ini.
“(Demonstrasi) sama di DPR juga. (Mahasiswa UIN Jakarta) sekitar 500 orang, titik kumpul di kampus,” kata Sultan.
Presiden Mahasiswa Trisakti, Dinno Ardiansyah sebelumnya mengatakan, Aliansi BEM Seluruh Indonesia akan melanjutkan aksi demo di depan Gedung DPR pada Senin ini. Aksi demo tersebut bertepatan dengan rapat paripurna terakhir anggota DPR periode ini. Untuk itu, mahasiswa akan mengawal dan tetap menyampaikan penolakan terhadap RKHUP dan revisi UU KPK.
“Tuntutan kami sama kayak kemarin iya, kita menolak RUU bermasalah dan kita tetap menolak UU KPK yang telah disahkan,” ujar Dinno.
Dinno berharap, aksi demo di depan Gedung DPR itu nantinya dapat memberikan tekanan psikologi bagi pemerintah dan DPR agar segera mengambil keputusan Perppu untuk mencabut UU KPK.
Sementara itu, Polri telah menyiapkan pengamanan di kawasan Kompleks Parlemen Senayan untuk mencegah kerusuhan saat aksi unjuk rasa berlangsung.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, sebanyak 20.500 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Jumlah personel pengamanan tersebut bertambah dibandingkan personel pengamanan pada aksi unjuk rasa yang digelar 24-25 September lalu. Saat itu, diterjunkan 18.000 personel gabungan untuk mengamankan aksi.
“Jumlah (personel) cukup untuk pengamanan. 20.500 personel gabungan disiapkan,” ujar Argo.
Argo menyebut, ribuan mahasiswa diperkirakan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Aliansi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta tersebut menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
“Sementara seribuan (massa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI),” kata Argo.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Polisi menerjunkan 232 personel untuk mengatur arus lalu lintas. Akses jalan menuju gedung DPR RI telah ditutup menggunakan movable concrete barrier (MCB) atau beton pembatas, security barrier/kawat berduri, dan water barrier. Oleh karena itu, pengendara motor dan mobil diimbau untuk tidak melewati kawasan Kompleks Parlemen Senayan, serta mencari jalur alternatif.
Aksi unjuk rasa telah dlakukan oleh aliansi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil dari berbagai daerah pada Selasa (24/9/2019) dan Rabu (25/9/2019). Aksi tersebut berujung ricuh dengan aparat keamanan di Kompleks Parlemen Senayan. Hingga Jumat (27/9/2019), tercatat 36 orang yang terdiri dari 12 pelajar dan 24 mahasiswa ditetapkan tersangka saat kerusuhan terjadi di Kompleks Parlemen Senayan.(kcm/ziz)