Massa Pro dan Kontra Penutupan Prostitusi Dolly Saling Gelar Demonstrasi di PN Surabaya

Surabaya,(DOC) – Gugatan class action di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diajukan oleh 12 orang warga Jarak dan Dolly kepada Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini yang telah menutup kegiatan prostitusi kian memanas.

Pembacaan putusan gugatan class action oleh Hakim PN Surabaya, Senin(3/9/2018), diwarnai dengan aksi demo dari ratusan warga Jarak dan Dolly yang pro dan kontra terhadap gugatan tersebut.

Kedua massa itu menggelar aksi unjuk rasa secara bersamaan didepan halaman gedung PN, Jl. Raya Arjuna Surabaya.

Warga yang kontra terhadap penutupan prostitusi Dolly dan Jarak, menamakan massa Forum Pekerja Lokalisasi (FPL) dan Komunitas Pemuda Independen (KOPI).

Mereka menuntut Hakim PN Surabaya mengabulkan gugatan class action agar kesejahteraan ekonomi masyarakat terdampak kembali pulih.

Nilai ganti rugi yang diajukan sebagai tuntutan gugatan class action itu, yakni sebesar Rp. 270 milliar. Pemkot Surabaya yang telah menutup lokalisasi Dolly dan Jarak harus membayarnya, demi kesejahteraan warga yang telah kehilangan mata pencaharian dari aktivitas prostitusi selama ini.

Dalam orasinya, salah satu anggota KOPI menyatakan, program yang di gembar-gemborkan Pemkot Surabaya tidak terbukti. Bahkan home industri batik, sepatu atau keripik yang selama ini sudah berdiri, ternyata tak bisa menyerap banyak kerja.

“Tidak ada itu katanya home industri menyerap banyak warga, hanya segelintir saja. Lha terus dana yang sudah di anggarkan dikemanakan?. Kami hanya ingin pemulihan ekonomi pasca ditutupnya kegiatan prostitusi Dolly dan sekitarnya,” teriaknya.

Orator lainnya mengaku, selama ini warga FPL dan KOPI juga mendapat perlakuan diskriminasi serta intimidasi pasca gugatan classa action dilayangkan ke PN Surabaya.

“Kami menggugat akibat tidak ada respon dari Pemkot dan DPRD Surabaya atas permintaan audiensi dan surat somasi. Untuk itu kami menuntutnya, karena ada kejahatan HAM terhadap warga Dolly,”cetusnya.

Sementara warga yang pro terhadap kebijakan Pemkot Surabaya tersebut tergabung dalam Forum Komunikasi Jarak Dolly (Forkaji).

Massa Forkaji mengaku sangsi, jika warga Jarak-Dolly tersebut menuntut kesejahteraan dari Pemkot.

Dalam orasinya, massa Forkaji yang didampingi oleh Ormas Banser dan GP Anshor mencatat gugatan class action yag dilayangkan oleh 12 orang warga Dolly itu, hanya untuk kepentingan probadi saja. Mengingat mereka adalah kelompok pemilik tempat usaha rumah karoke di sekitar Jarak dan Dolly.

Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan Supadi, salah satu Ketua RT diwilayah gang Dolly yang mempertanyakan identitas dan KTP para pendemo yang bukan penduduk asli.

Menurut Supadi, di wilayah Dolly, kini banyak berdiri home industri yang memiliki jumlah tenaga kerjanya masing – masing sekitar 100 orang.

” Coba sampean tanya mereka, KTP nya orang mana itu, kami semua tidak kenal. Orang luar semua itu. Di dolly itu banyak home industrinya, hampir 100 orang tenaga kerjanya. Itu ketua home industrinya.” kata Supadi sambil menunjuk satu per satu ketuanya.

Penolakan gugatan class action ini, didasari oleh keinginan sebagian besar warga yang tidak menginginkan kegiatan prostitusi bangkit lagi.

Supadi menambahkan, sejak adanya penutupan prostitusi di Jarak Dolly, warga sudah merasa aman, nyaman dan tenteram.(pro/r7)