Surabaya,(DOC) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat lonjakan laporan masyarakat terkait maraknya provokasi di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan provokasi itu tidak hanya berupa ujaran kebencian, tetapi juga ajakan penjarahan, penyerangan, hingga penyebaran isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
Menurut Meutya, fenomena ini berbahaya karena informasi keliru di sebarkan dengan kecepatan tinggi, menyerupai banjir bandang yang menenggelamkan pesan-pesan positif.
“Banyak informasi benar, masukan, bahkan kritik konstruktif justru tenggelam di tengah derasnya arus hoaks dan provokasi. Aktivitas produktif seperti pembelajaran maupun promosi UMKM pun ikut terpinggirkan,” tulis Meutya di akun sosial media Instagram-nya, Senin (1/9/2025).
Lebih jauh, Meutya menyebut indikasi awal menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi. Bahkan, temuan pemerintah memperlihatkan adanya aliran dana signifikan melalui platform digital yang di duga di gunakan untuk mendanai aktivitas anarkis.
“Konten kekerasan dan anarkisme di siarkan secara langsung (live streaming) lalu di monetisasi lewat fitur donasi maupun gifts bernilai besar. Beberapa akun yang terlibat bahkan terhubung dengan jaringan judi online,” jelasnya.
Meski demikian, Meutya menegaskan pemerintah tetap menghormati masyarakat yang menyampaikan aspirasi dengan tertib. Namun, ia menyoroti adanya kelompok yang sengaja di gerakkan melalui media sosial, di arahkan menuju titik tertentu, kemudian menayangkan konten maraton untuk meraup insentif dalam jumlah tak wajar.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar lebih waspada. Menurutnya, publik harus membiasakan diri melakukan pengecekan silang dari sumber terpercaya, termasuk media yang berpegang pada kode etik jurnalistik. “Ruang digital adalah milik kita bersama. Mari kita jaga agar tetap sehat, aman, dan tidak di peralat pihak-pihak yang ingin memecah belah,” pungkas Meutya. (r6)
