Surabaya,(DOC) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait targetkan Jawa Timur (Jatim) menyerap sekitar Rp20 triliun dari total alokasi KUR Perumahan nasional sebesar Rp130 triliun tahun ini. Target ini bertujuan mempercepat pemerataan akses hunian layak sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.
Dalam sosialisasi KUR Perumahan dan FLPP di Surabaya, Kamis (16/10/2025), Maruarar mengatakan Jatim memiliki ekosistem ekonomi kuat, basis industri lengkap, perbankan daerah solid, dan UMKM berkembang pesat. Semua faktor ini membuat Jatim layak menjadi motor utama penyaluran KUR Perumahan nasional.
“Saya percaya potensi Jawa Timur luar biasa. Bank Jatim bisa menjadi penggerak utama pembiayaan rumah subsidi karena ekosistem industrinya lengkap,” ujar Ara.
Ara menekankan pembangunan rumah subsidi tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Satu proyek perumahan dapat menciptakan ribuan lapangan kerja, mulai dari tukang, kontraktor, hingga UMKM di bidang katering, transportasi, dan jasa lainnya.
“Multiplayer effect dari rumah subsidi besar. Developer dan bank bergerak, tapi usaha kecil di sekitar lokasi juga ikut hidup,” tegasnya.
Program FLPP menawarkan subsidi bunga tetap 5% per tahun, lebih ringan dibanding kredit komersial atau pinjaman online. Ara menyoroti perlunya relaksasi atau pemutihan bagi masyarakat yang memiliki riwayat pinjol agar tetap bisa mengakses KPR.
Penyaluran KUR Dorong Efek Domino Kontruksi dan Perdagangan Lokal
Jawa Timur saat ini berada di urutan keempat penyaluran KUR Perumahan nasional. Dengan target Rp20 triliun, pemerintah berharap provinsi ini bisa naik ke peringkat kedua. Penyaluran KUR juga mendorong efek domino pada sektor bahan bangunan, jasa konstruksi, dan perdagangan lokal.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan papan. Saat ini tercatat 99 juta warga Indonesia belum memiliki rumah, dan lebih dari 3 juta unit rumah masuk kategori tidak layak huni.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyambut langkah pemerintah, namun mengingatkan tantangan lahan masih besar. Pemerintah membuka opsi konversi lahan dengan syarat tersedia lahan pengganti. Contohnya, di Kabupaten Gresik, 4.000 hektare lahan disetujui dikonversi dengan kompensasi di Pulau Bawean.(ode/r7)
