Kinerja Kemendes di Bawah Yandri Susanto Dinilai Belum Maksimal, Transparansi dan Reformasi Pendamping Desa Jadi Sorotan
Jakarta,(DOC) – Lembaga riset independen IndoStrategi merilis hasil evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam laporan bertajuk Evaluasi Satu Tahun Kabinet Merah Putih, kinerja nasional secara umum mendapat skor 3,07 dari skala 5 atau masuk kategori sedang.
Salah satu kementerian yang menjadi sorotan dalam laporan tersebut adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) yang dipimpin oleh Yandri Susanto. IndoStrategi menilai kinerja kementerian ini masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, baik dari sisi birokrasi, tata kelola, maupun efektivitas program pembangunan desa.
Kinerja Birokrasi Dinilai Lambat
Dalam laporan tersebut, IndoStrategi mencatat bahwa birokrasi di Kemendes PDTT masih berjalan lambat dan belum menunjukkan terobosan berarti dalam tata kelola pembangunan desa. Keterbatasan kapasitas aparatur desa menyebabkan dana desa belum produktif, karena sebagian besar masih di fokuskan pada proyek fisik jangka pendek.
“Belum ada inovasi sistematis dalam pengawasan dan audit penggunaan dana desa. Selain itu, partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan masih rendah,” demikian bunyi laporan tersebut.
Masalah Dana Desa dan Koordinasi Antar-Kementerian
Faktor negatif lain yang di soroti adalah pengelolaan dana desa yang masih bermasalah, termasuk adanya indikasi penyalahgunaan dan kurangnya transparansi di sejumlah daerah. Program-program seperti Desa Wisata di nilai masih bersifat seremonial dan belum memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Selain itu, efektivitas Pendamping Desa juga di pertanyakan karena belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perencanaan dan akuntabilitas pembangunan desa. IndoStrategi juga mencatat adanya tumpang tindih kewenangan antara Kemendes PDTT dan kementerian lain seperti Kementerian Pariwisata, UMKM, Bappenas, dan PUPR, yang menghambat pelaksanaan program.
Program Unggulan Perlu Diperkuat
Kemendes PDTT di bawah Yandri Susanto memiliki sejumlah program unggulan seperti:
- BUMDes untuk Gizi Lebih Baik, penyediaan makanan bergizi gratis melalui Badan Usaha Milik Desa.
- Desa Mandiri Swasembada Pangan, pelatihan dan dukungan infrastruktur untuk ketahanan pangan lokal.
- Digitalisasi Desa dan Desa Wisata, pengembangan akses internet dan promosi berbasis digital.
- Air Bersih untuk Semua Desa, pembangunan sumur bor dan saluran distribusi air.
Namun, IndoStrategi menilai program-program tersebut perlu di kelola lebih profesional dan berbasis hasil (outcome-oriented) agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga desa.
Rekomendasi IndoStrategi untuk Kemendes PDTT
Untuk memperbaiki kinerja dan memperkuat peran desa sebagai basis pembangunan nasional, IndoStrategi memberikan sejumlah rekomendasi strategis bagi Kemendes PDTT, antara lain:
- Membangun sistem transparansi dana desa berbasis digital (dasbor publik) agar masyarakat dapat memantau langsung penggunaan anggaran.
- Mereformasi sistem pendamping desa melalui rekrutmen berbasis kompetensi dan hasil kinerja, bukan administratif semata.
- Memperkuat sinergi antara Kemendes PDTT, BPS, dan Bappenas agar pembangunan desa berbasis data akurat dan terukur.
- Mengalihkan fokus program dari proyek infrastruktur fisik ke peningkatan produktivitas ekonomi lokal.
- Mengembangkan BUMDes dan koperasi desa berbasis rantai nilai unggulan daerah seperti pertanian, wisata, dan energi terbarukan.
- Menegakkan pengawasan dan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan dana desa bekerja sama dengan KPK dan BPKP.
- Mengakhiri pendekatan seremonial dan politis, menggantinya dengan kebijakan berbasis pemberdayaan dan partisipasi warga desa.
Butuh Perbaikan pada Tahun Kedua Pemerintahan
Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, menyebut kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran, termasuk Kemendes PDTT, masih berada dalam fase konsolidasi. “Pemerintah perlu menunjukkan hasil konkret pada tahun kedua, termasuk dalam tata kelola dana desa dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Managing Director IndoStrategi, Visna Vulovik, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa. “Partisipasi publik akan meningkat bila pemerintah membuka akses informasi dan pengawasan secara luas,” katanya.
Secara keseluruhan, IndoStrategi menilai Kemendes PDTT perlu melakukan reformasi menyeluruh untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan motor pemerataan pembangunan.(r7)
