Surabaya,(DOC) – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Musyafak Rouf resmi di lantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, periode 2024-2029. Pelantikan di selenggarakan pada sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Senin(30/9/2024).
Diwaktu bersamaan pada sidang paripurna, politisi Partai Golkar, Blegur Prijanggono dan Sri Wahyuni kader Partai Demokrat resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim definitive.
Prosesi pelantikan unsur pimpinan DPRD Jatim menyisakan dua kursi kosong di posisi Wakil Ketua, akibat PDI Perjuangan dan Gerindra belum mengajukan nama-nama calon.
Sekretaris DPRD Jatim, M Ali Kuncoro, menjelaskan sidang paripurna dapat berjalan, meskipun belum lengkap nama unsur pimpinan usulan dari partai pemenang Pemilu 2024. “Tidak perlu menunggu semua partai menyerahkan nama. Golkar, PKB, dan Demokrat sudah mengajukan nama, tinggal PDIP dan Gerindra yang belum,” ungkapnya.
Ali menambahkan keterlambatan pengisian jabatan pimpinan akibat beberapa partai pemenang belum menyerahkan nama-nama kadernya untuk menjadi calon. “Jadi pelantikan unsur pimpinan terlambat dari rencana,” tambahnya.
MAKI Jatim Peringatkan Kinerja Dewan
Di waktu terpisah, prosesi pengukuhkan Musyafak Rouf sebagai Ketua DPRD Jatim menuai kecaman dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Provinsi Jawa Timur. Heru Satriyo, Ketua Koordinator Wilayah MAKI Jawa Timur, melontarkan kritik pedas atas keputusan tersebut.
Heru menegaskan, hal ini seakan menunjukkan jika DPRD Jatim seolah “menantang” rakyat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Di tengah proses hukum berlangsung terkait korupsi hibah Dewan Jatim 2019-2022, mereka malah sepakat mengusulkan mantan napi korupsi menjadi pimpinan dewan,” cetus Heru.
Menurut Heru, langkah ini di khawatirkan akan membawa Jawa Timur menuju kondisi darurat korupsi. Mengingat proses hukum yang melibatkan sekitar 95% anggota DPRD Jatim periode 2019-2022 dalam kasus hibah belum selesai. “Mereka yang terpilih kembali justru semakin waswas dan cemas dengan pemeriksaan KPK,” kata Heru.
“Sulit di pahami apa dasar pemikiran para anggota DPRD baru yang mengusulkan mantan koruptor sebagai pemimpin mereka. Ini seperti mengabaikan akal sehat,” imbuhnya.
Ia pun mengingatkan kepada para anggota DPRD Jatim, bahwa keadilan akan mengejar kinerja mereka dalam bertugas nanti. Heru pun percaya adanya karma dan hukuman Tuhan Yang Maha Esa.
”InsyaAllah, yang namanya karma dan Laknatullah akan mengiringi perjalanan mereka sebagai anggota dewan. Rakyat yang menjadi bos sampeyan semua, akan menunjukkan jati dirinya sebagai pemegang kedaulatan tertingginya. Kita lihat nanti musibah yang akan menerpa Bumi Mojopahit ini,” celetuk Heru MAKI sembari bernyanyi umpatan kata-kata kasar.(r7)