Surabaya,(DOC) – DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi atas Raperda Perubahan APBD (P-APBD) 2025, Jumat (29/8/2025). Rapat yang di pimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni ini di hadiri 36 anggota dewan, Wali Kota Surabaya, Pj Sekda, pimpinan OPD, BUMD, perwakilan Kanwil Perbendaharaan Surabaya II, serta awak media.
Seluruh fraksi menyatakan menyetujui P-APBD 2025. Hampir semuanya menyerahkan nota tertulis tanpa di bacakan, kecuali Fraksi PKS yang membacakan pandangan akhir secara langsung melalui juru bicara H. Faris Abidin, S.Pi.
Dalam pandangannya, Faris mengapresiasi penjelasan Wali Kota dan jajaran, namun menegaskan ada sejumlah catatan penting. Salah satunya terkait anggaran UMKM yang turun drastis.
“Anggaran UMKM tahun ini hanya Rp15,59 miliar. Padahal tahun 2023 mencapai Rp3 triliun. Tambahan Rp3,9 miliar pun di pangkas jadi Rp1,6 miliar. Meski kecil, kami berharap anggaran ini tetap terserap penuh,” ujarnya.
PKS juga menekankan agar program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tidak terpangkas. “Target perbaikan 2.179 unit rumah sampai akhir tahun harus terlaksana. Ini program yang langsung menyentuh warga miskin,” jelasnya.
Di sektor transportasi publik, PKS mendorong Pemkot untuk lebih serius memperluas layanan Suroboyo Bus. Faris menilai minat warga cukup tinggi, terlihat dari peningkatan pendapatan retribusi. Namun, skema buy the service masih di nilai kurang memadai.
PKS juga mengapresiasi tambahan anggaran beasiswa Pemuda Tangguh senilai Rp23 miliar untuk 2.000 mahasiswa. “Kami berharap beasiswa ini terserap optimal dan tepat sasaran, agar meringankan beban mahasiswa Surabaya,” kata Faris.
Untuk infrastruktur jalan, PKS mencatat adanya penurunan alokasi dari Rp711 miliar di APBD murni menjadi Rp659 miliar di P-APBD. “Pembangunan jalan dan pembebasan lahan nilainya besar, tetapi serapan anggaran masih rendah. Ini perlu perhatian,” ungkapnya.
Sorotan Banjir, Kesehatan, dan Kader Surabaya Hebat
Persoalan banjir juga tak luput dari sorotan. PKS meminta agar anggaran besar untuk pengendalian banjir di iringi inovasi, terutama dalam mengatasi sedimentasi di bozem dan saluran air.
Sementara di sektor kesehatan, carryover Rp73,7 miliar di harapkan memberi dampak nyata. “Tambahan ini harus di barengi dengan layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan merata,” tegasnya.
Faris juga mendorong optimalisasi peran Kader Surabaya Hebat (KSH) agar benar-benar sesuai kebutuhan lapangan, serta peningkatan kualitas pelayanan di kecamatan dan kelurahan.
PKS menyoroti capaian pendapatan transfer yang baru 3,42 persen dari target Rp753 miliar. “Pemkot perlu lebih cermat menyusun rencana penerimaan dari dana insentif fiskal, DAU, DAK, maupun dana bagi hasil,” jelas Faris.
Menutup pandangannya, Fraksi PKS menegaskan tetap menerima P-APBD 2025, meski dengan sejumlah catatan.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKS menyatakan menerima perubahan APBD 2025 dengan catatan sebagaimana telah kami sampaikan,” pungkas Faris. (r6)
