D-ONENEWS.COM

Pasien BPJS Tak Dilayani Maksimal, Dewan Kritik RSUD Soewandhi

Surabaya,(DOC) – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti menyesalkan pelayanan medis di RSUD Dr.Soewandhie. Dimana salah satu pasien yang hendak berobat ke rumah sakit tersebut tidak ditangani maksimal.

Kejadian ini menimpa salah satu pasien bernama Suparto(63) warga Jl. Kapas Baru gg.X No.87, pengayuh becak motor(Bentor) yang harus merenggang nyawa saat tiba di ruang IGD RSUD Dr. Soewandhie (Tambak Rejo) Surabaya, Sabtu(22/9/2018) lalu.

Akibat bertepatan dengan hari libur Nasional pada Selasa(11/9/2018) lalu, maka pasien diperiksakan ke IGD RSUD Dr. Soewandhie. Selama pemeriksaan pasien, ditangani oleh salah satu petugas IGD bernama Dr. D. Pratama yang memberikan dianogsa medis bahwa pasien tidak kritis. Penilaian dokter D. Pratama bahwa pasien masih tergolong sadar saat diajak komunikasi. sehingga salah satu tenaga medis IGD RSUD Dr. Soewandhie menyimpulkan pasien BPJS tidak kritis.

“Dari kejadian diatas tadi, saya sangat menyesalkan mengapa pihak rumah sakit tidak segera menangani pasien secepat mungkin, tanpa harus membedakan tahap kritis atau tidak,” ujar Reni Astuti kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis(27/09/2018).

Ia menambahkan, padahal di setiap layanan di RSUD Dr.Soewandhie ada pengumuman yang sangat jelas yaitu, Layanan Kesehatan RSUD.Dr.Soewandhie Tidak Membedakan pasien BPJS atau SKTM. “Yang membedakan hanya pasien status darurat atau tidak,” kata Reni.

Jadi dari pengumuman tersebut saja sudah jelas tidak ada perbedaan pasien kaya atau miskin. “Tapi mengapa hal ini harus terjadi kembali di RSUD.Dr.Soewandhie,” katanya.

Dirinya juga menambahkan, RSUD Dr.Soewandhie seharusnya tidak boleh ada perbedaan layanan, antara pasien yang mampu dan yang kurang mampu. Dengan kejadian pasien bernama Soeparto warga Kapas Baru, pihak rumah sakit Soewandi harus menjelaskan ke publik terkait kejadian Sabtu(22/9/2018) lalu.

Reni Astuti kembali menegaskan, RSUD Dr.Soewandhie adalah rumah sakit yang dibiayai oleh APBD Kota Surabaya, seharusnya RS tdk boleh membedakan layanan karena status pasien.

“Malah bukan sebaliknya, dengan alasan pasien tidak kritis maka lambat pelayanan medisnya. Padahal pihak keluarga Soeparto sudah mengatakan kalo orang tuanya kritis.”terang Reni.

Dengan kejadian tersebut, pihak RSU.Dr.Soewandi harus klarifikasi ke keluarga pasien, jika memang tidak menyalahi prosedural maka klarifikasi ke publik harus segera dilakukan oleh manajemen RSUD Dr.Soewandi.(r7)

Loading...

baca juga