Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas. Sepanjang 2025, sebanyak 5.250 UMKM di Kota Pahlawan telah mendapatkan berbagai bentuk intervensi, mulai dari pelatihan pemasaran hingga pendampingan legalitas produk.
Kepala Dinkopumdag Surabaya, Mia Santi Dewi, menjelaskan bahwa pendampingan di fokuskan pada aspek pemasaran, sertifikasi halal, pendaftaran merek, serta pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Kami memberikan pendampingan secara menyeluruh. Sering kali di lapangan pedagang ingin mengurus sertifikasi halal, tetapi belum memiliki NIB. Di sinilah kami mendampingi satu per satu sampai prosesnya tuntas,” ujar Mia, Senin (19/1/2026).
Memasuki 2026, Dinkopumdag menargetkan jumlah pendampingan UMKM tetap di angka 5.250 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, fokus tahun ini tidak lagi sebatas jumlah, melainkan peningkatan kualitas produk agar berdampak langsung pada kenaikan omzet.
“Target jumlahnya sama, tetapi kami tambahkan fokus pada pelatihan dan pendampingan yang benar-benar membantu UMKM meningkatkan omzet,” imbuhnya.
Dampak program tersebut di rasakan langsung oleh pedagang di Sentra Wisata Kuliner (SWK). Salah satunya Mila Via (48), pemilik stan Angkringan Bestie di SWK Bendul Merisi. Sebagai orang tua tunggal, Mila mengaku sangat terbantu dengan fasilitas dan pendampingan gratis dari Pemkot Surabaya.
“Saya mulai berjualan dua tahun lalu setelah suami meninggal. Modal saya terbatas, tapi di SWK ini rombong gratis, meja kursi di sediakan, listrik, air, sampai Wi-Fi juga ada. Yang paling membantu, NIB dan sertifikat halal di uruskan secara kolektif dan gratis,” ungkap Mila.
Manfaat Event
Mantan karyawan perusahaan alat kesehatan itu juga merasakan manfaat dari berbagai event yang di gelar Pemkot Surabaya. Bahkan, stan miliknya pernah meraih Juara 1 lomba kuliner antar-SWK dalam acara yang di hadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
“Dulu saya karyawan dengan gaji tetap, sekarang harus berinovasi sendiri. Tapi di sini saya nyaman karena waktunya fleksibel untuk anak-anak dan di dukung penuh oleh fasilitas pemerintah,” ujarnya.
Hal serupa di rasakan M. Zainal Abidin (55), pedagang soto dan mie ayam yang telah berjualan di SWK Bendul Merisi sejak 2007. Meski omzet sempat menurun pascapandemi, bantuan sarana prasarana serta legalitas usaha membuatnya mampu bertahan.
“Semuanya gratis, dari rombong sampai sertifikat halal. Modal saya murni hanya bahan baku. Ini sangat membantu kami masyarakat kecil untuk tetap mencari nafkah,” kata Zainal yang kini mencatat omzet sekitar Rp5 juta per bulan. (r6)
