Surabaya, (DOC) – Diskusi penutup peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar Pokja Jurnalis Dewan Surabaya (Judes) di gedung DPRD, Kamis (20/8/2026), berubah menjadi ajang kritik tajam. Awak media dan akademisi secara terbuka mencecar performa ketahanan ekonomi kota hingga transparansi fungsi pengawasan legislatif.
Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, melontarkan kritik keras terkait klaim kekuatan fiskal Kota Pahlawan. Ia menilai tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya belum menjadi jaminan kemandirian ekonomi yang sehat.
“PAD Surabaya memang tinggi, tapi rasionya terhadap total pendapatan baru 62–64 persen. Bandingkan dengan Kabupaten Badung di Bali yang tembus 92 persen. Artinya, ketahanan fiskal mereka jauh lebih mandiri,” cecar Lutfil dalam diskusi bertajuk “Menjaga Semangat Kemerdekaan: Sinergi Media dan DPRD Mengawal Masa Depan Surabaya”.
Lutfil mendesak Pemkot dan DPRD Surabaya melahirkan visi ekonomi yang lebih ekspansif, terlebih di tengah tren penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Ia menyoroti lambatnya efisiensi logistik pelabuhan dan belum optimalnya kontribusi pengembang kawasan elit Surabaya Barat terhadap pendapatan daerah.
“Di Singapura dwelling time hanya enam jam, sementara di sini masih enam hari. Ini jelas menghambat aliran barang dan ekonomi. DPRD dan Pemkot harus berani mengevaluasi ini,” tegasnya.
Senada dengan Lutfil, akademisi FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya, Abd Aziz, memperingatkan jurnalis agar tidak terjebak menjadi sekadar alat humas lembaga publik. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers dituntut menjaga independensi dalam mengawal kebijakan.
“Media jangan mau hanya jadi corong pemerintah atau DPRD. Fungsi kontrol sosial harus tetap tajam. Kebijakan yang tertutup dan tidak berpihak pada rakyat wajib dikritik,” ujar Aziz.
Menjawab cecaran tersebut, Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Yuga Pratipsadda Widyawasta, mengklaim pihaknya selalu terbuka terhadap setiap kritik dan keluhan warga.
“Di komisi saya, tidak ada satu pun surat aduan masyarakat yang diabaikan, baik yang masuk lewat jalur formal maupun media sosial. Produk hukum yang kami buat murni untuk kemakmuran warga,” kata politisi PSI tersebut.
Ketua Judes Indonesia, Inyong Maulana, menyebut forum kritis ini sengaja dirancang sebagai puncak rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan sejak 4 Agustus 2026. Forum ini diharapkan memberi ruang edukasi publik sekaligus menguji daya kritis jurnalis kampus dan mahasiswa yang hadir.
