Surabaya,(DOC)– DPRD Kota Surabaya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD 2024. Proses pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna, Senin (30/6/2025). Selanjutnya, Raperda akan dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi.
Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. Arif Fathoni, SH. Sebanyak 42 dari 50 anggota dewan hadir, sehingga kuorum terpenuhi. Wali Kota Eri Cahyadi, jajaran Pemkot, dan pimpinan BUMD juga hadir dalam sidang tersebut.
Menariknya, suasana rapat sempat cair saat Ketua Komisi A, Yona Bagus Widyatmoko, tampil mengenakan busana khas Bung Karno. Hal ini dilakukan untuk memperingati Bulan Bung Karno.
Fraksi Soroti Aset dan Pendidikan
Hanya Fraksi PKB dan PKS yang menyampaikan pendapat akhir secara langsung di podium.
Juru bicara PKB, Aish Shafia Asfar, menyatakan fraksinya menerima laporan wali kota, dengan beberapa catatan. PKB meminta pemerintah memprioritaskan pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan sosial.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan fisik tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat. “Pelebaran jalan dan simbol monumental jangan sampai menggeser kebutuhan dasar warga,” ujarnya.
PKB juga menyoroti aset milik daerah yang belum di manfaatkan secara optimal. Fraksi ini mendorong agar pemkot segera menginventarisasi dan mengarahkan aset tersebut untuk pemberdayaan ekonomi warga.
Fraksi PKS mengingatkan pemerintah kota agar segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut menekankan pentingnya dukungan bagi siswa sekolah swasta, terutama di tingkat dasar.
Juru bicara PKS, Aning Rahmawati, ST, mencatat masih ada anak-anak Surabaya yang tidak sekolah atau rentan putus sekolah. Ia menilai, pemerintah harus segera membuat skema yang menjamin akses pendidikan untuk semua.
PKS juga mengapresiasi kecamatan yang mampu menyerap anggaran lebih dari 85 persen. Selain itu, fraksi ini menilai pemutakhiran data persil tanah penting untuk mendukung pajak daerah dan menambah ruang hijau.
Soal beasiswa Pemuda Tangguh, PKS mendorong perluasan kerja sama kampus, termasuk kampus vokasi. Fraksi ini juga meminta agar beasiswa tidak hanya di berikan kepada warga berpenghasilan rendah, tetapi juga kepada pelajar berprestasi.
Wali Kota Apresiasi Kritik dan Masukan Dewan
Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih kepada DPRD. Ia berjanji akan segera menindaklanjuti semua masukan demi meningkatkan pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
“Semua kritik akan kami jadikan motivasi untuk bekerja lebih baik,” ujar Eri dalam pidatonya.
Laporan keuangan tahun anggaran 2024 sebelumnya telah diaudit oleh BPK RI. Hasilnya, Pemkot Surabaya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Raperda yang telah disetujui bersama ini akan diserahkan ke Gubernur Jawa Timur. Evaluasi lanjutan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.(r7)
