D-ONENEWS.COM

Reni Astuti: Guru dan Orangtua Harus Kompak dalam Penegakan Prokes

Surabaya, (DOC) – Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 35/2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, Level 2, Covid-19 di wilayah Jawa-Bali, ternyata Surabaya yang sudah masuk level 3 diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan kapasitas maksimal 50 persen.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti memastikan kesiapan sekolah-sekolah di Surabaya menyambut PTM terbatas yang rencananya dimulai Senin (6/9/2021).

“Sekolah yang menjadi jujukan pada kegiatan ini adalah SMPN 12 dan SMPN 6, ” ujar dia di presroom Pokja DPRD Kota Surabaya, Selasa (31/8/2021) petang.

Reni mengatakan, pelaksanaan PTM ini menjadi kewenangan wali kota. Kesiapan sekolah dan persetujuan orangtua dalam penerapan protokol kesehatan (prokes) menjadi hal utama yang perlu diperhatikan.

“Dalam pelaksanaan PTM maksimal keterisian hanya 50 persen dari jumlah murid. Saya melihat harapan dari para orangtua agar PTM bisa terlayani segera. Tentunya saya mendukung pelaksanaan PTM secara bertahap,” ungkap dia.

Untuk itu, politisi perempuan PKS ini menyarankan Dinas Pendidikan Kota Surabaya harus terus melakukan pemantauan agar PTM berjalan lancar, aman dan berkelanjutan. Karena itu, guru dan orangtua harus kompak, utamanya dalam penegakan prokes oleh siswa mulai berangkat sekolah, di sekolah, dan saat pulang sekolah.

Ditanya apakah ada komitmen dari orangtua akan menjemput anaknya tepat waktu, sehingga tidak ada peluang untuk bemain dengan temannya, Reni menegaskan, sekali lagi kuncinya adalah guru dan orangtua kompak.

Lebih jauh, Reni menuturkan, pemkot telah melakukan assessment sekitar 300 sekolah SD-SMP untuk uji kesiapan PTM. Bagi Reni perlu update terkini mengenai kondisi sekolah terkait uji kelayakan agar benar-benar siap melaksanakan PTM.

“Assessment ini agar disegerakan dan diselesaikan Dinas Pendidikan pekan ini. Sehingga harapannya pekan depan PTM sudah bisa mulai. Sementara bagi sekolah yang tidak lulus assessment, kita dorong pemkot untuk segera membina dan membantu agar dimanapun sekolahnya anak-anak Surabaya punya pilihan PTM atau PJJ (pembelajaran jarak jauh,” terang Reni.

Terkait vaksinasi, Reni menjelaskan merujuk SKB 4 Menteri, yang disyaratkan adalah guru dan tenaga pendidik. Reni mendorong kepada Dinas Pendidikan bersama Dinas Kesehatan agar tiap satuan pendidikan memiliki rekam medis warga sekolah.

Selain itu, pemkot juga diminta untuk mempercepat vaksinasi usia 12 ke atas bagi pelajar.

“PTM tidak boleh diwajibkan. Jadi orangtua yang masih memilih untuk PJJ harus dilayani. Kondisi saat ini yang siap PTM juga harus dilayani. Prinsip dalam layanan pendidikan adalah semua terlayani,” pungkas Reni. (dhi)

Loading...

baca juga