D-ONENEWS.COM

Seleksi PPDB Gunakan Sistem Zonasi, Warga Banyuurip Kesulitan Masuk SMP Negeri

Surabaya, (DOC) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, Reni Astuti yang melaksanakan kegiatan Menjaring Aspirasi Masyarakat Reses III Masa Persidangan I Tahun 2021 di wilayah Simo Gunung Kramat Timur, RT 1/RW 2, Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Sawahan, Selasa (19/10/2021) petang, disambati warga terkait seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menggunakan sistem zonasi. Karena sistem tersebut menyulitkan wali murid untuk menyekolahkan anaknya ke SMP Negeri.

Hal ini disampaikan Ketua RT 1/RW 2, Sumaji. Menurut dia, wilayah Kecamatan Sawahan ini penduduknya tergolong padat, tapi belum punya SMPN.

Sementara SMPN terdekatdari wilayah tersebut adalah SMPN 46 (Dukuh Pakis), SMPN 25 (Sukomanunggal), dan SMPN 10 (Tegalsari).
“Ketika warga mendaftarkan anaknya ke SMPN tersebut, banyak yang tergeser. Ini karena seleksi menggunakan sistem zonasi tersebut. Rasa keadilan di wilayah kita ini tak ada, karena wali murid kesulitan memasukkan anaknya ke sekolah negeri,”ujar Sumaji.

Karena itu, dia meminta Pemkot Surabaya untuk membangun SMPN di Kecamatan Sawahan, sehingga warga bisa menikmati sekolah negeri. Pemkot Surabaya harus memerhatikan pendidikan anak Surabaya. Karena pendidikan berkualitas itu adalah hak semua warga. Jadi, warga harus punya kesempatan yang sama untuk pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

Menanggapi kegelisahan warga Simo Gunung Kramat Timur tersebut, Reni Astuti menyatakan, memang untuk di beberapa wilayah kasus seperti ini sering tersampaikan. Contohnya, di wilayah Kecamatan Sawahan yang tak ada SMPN. Sehingga warga di Banyuurip, Putat Jaya dan sekitarnya merasa mendapatkan rasa ketidakadilan ketika nanti PPDB sistem zonasi tergeser-geser seperti itu.
“Saya rasa apa yang dirasakan warga di sini kan sudah lama. Saya mendorong Pemkot Surabaya untuk menangkap kegelisahan warga ini,
“ujar Reni.

Menurut dia, pemkot harus segera melakukan langkah -langkah cepat. Kalau memang itu perlu (membangun SMPN baru) dengan ketersediaan lahan yang ada di sekitar situ, maka bisa segera direalisasikan.
Tapi dengan catatan bahwa SMP-SMP yang sudah ada di sekitar Banyuurip, misalnya SMP swasta dan sebagainya, itu tetap mendapatkan perhatian. Sehingga, lanjut Reni, masyarakat ini punya pilihan. Apakah mau menyekolahkan anaknya di sekolah negeri atau swasta?

“Ketika sekolah swasta ini tidak mendapat perhatian yang cukup, sarana prasarana tak memadai, maka akan berdampak pada kualitas pendidikan yang juga berkurang. Harapannya dengan keberadaan sekolah negeri, pilihan masyarakat untuk mendapatkan sekolah berkualitas makin banyak, ” ungkap Reni.

Lebih jauh, dia menegaskan,kegelisahan warga ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Ini bisa dikoordinasikan dengan RT lain untuk membuat surat ke Wali Kota Surabaya dengan tembusan ke DPRD Kota Surabaya sebagai bentuk kegelisahan warga.” Kalau surat sudah masuk ke Wali Kota, nanti kita akan perkuat argumentasinya,” ungkap Reni.

Seemntara pada reses sebelumnya di RT4/RW 2, Reni Astuti juga menerima keluhan dari Bunda PAUD yang butuh sarana dan prasarana, terutama laptop. Lantaran Bunda PAUD ini punya kewajiban mengisi data pokok pendidikan (dapodik) dan lain-lain. Apalagi di era pandemi Covid-19 ini mereka melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tak ada laptop. Mereka harus pinjam anak, pinjam suami atau bahkan sewa di rental.

“Kebutuhan laptop bagi Bunda PAUD ini harus segera dipenuhi, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Sehingga satu Pos PAUD Terpadu (PPT) satu laptop. Di Surabaya sendiri ada 843 PPT, ” jelas Reni.

Ditanya soal aspirasi yang disampaikan warga selama reses? Reni menuturkan reses kali ini adalah yang keempat. Sebenarnya persoalan yang dijaring tak jauh beda dengan reses-reses sebelumnya yang dilakukan. Tapi karena saat ini masa pandemi Covid-19, muncul lagi beberapa persoalan seperti pengangguran dan UMKM yang membutuhkan stimulus atau bantuan permodalan.

Tapi pada intinya, Reni sangat berharap bahwa reses ini sifatnya bukan formalitas yang ujungnya tidak disupport Pemkot Surabaya.
“Saya sangat berharap hasil afirmasi masyarakat yang dilakukan semua pimpinan dan anggota dewan benar-benar mendapat perhatian dari Pemkot sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan kota, ” tegas dia.

Jadi, lanjut Reni, jika pemkot mengawal serius hasil musyawarah pembangunan kelurahan, maka pemkot juga harus mengawal serius hasil aspirasi dari 50 pimpinan dan anggota dewan yang melakukan reses. Sehingga pembangunan ini dari dua jalur, eksekutif dan legislatif menyatu dalam suatu perencanaan pembangunan yang dipersembahkan kepada warga Surabaya.
” Ini yang jadi catatan. Jangan sampai apa yang jadi usulan dari dewan ini kurang diperhatikan oleh pemkot, ” ungkap dia.

Apalagi, lanjut Reni, Wali Kota Eri Cahyadi sering menyampaikan bahwa unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota dan DPRD, maka perencanaan harus dari Pemkot dan DPRD. (dhi)

Loading...

baca juga