Senin Depan PAW Massal Anggota DPRD Kota Malang

Tidak ada komentar 139 views

Surabaya,(DOC) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengumpulkan pimpinan Partai Politik (Parpol) di Jawa Timur dan Plt Wali Kota Malang, Sutadji, untuk membahas kekosongan kursi DPRD kota Malang, pasca 41 anggota DPRD Malang di tetapkan tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pertemuan yang digelar digedung Grahadi, Rabu(5/9/2018), hasilnya telah disepakati bahwa para pimpinan Parpol akan segera mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggotanya yang duduk di DPRD kota Malang dan tersangkut dugaan kasus suap pembahasan APBD kota Malang tahun anggarab 2015 lalu.
“Kita juga undang KPU(Komisi Pemilihan Umum,red) yang siap memproses permohonan PAW anggota DPRD kota Malang yang tersangkut kasus dugaan korupsi,” ungkap Gubernur Sukarwo.

Menurut Sukarwo, seluruh pimpinan Parpol yang hadir semuanya sepakat untuk mem-PAW anggotanya yang tersangkut kasus suap massal itu.
“Sepakat semua untuk melakukan percepatan PAW dan KPU sudah menjadwalkan Senin(10/9/2018) minggu depan dilaksanakan,” tandas Pakde sapaan akrab Sukarwo.

Nampak hadir dalam pertemuan tersebut, pimpinan Parpol PDI-P, PKB, Demokrat dan PPP. Pertemuan soal percepatan PAW 41 anggota DPRD kota Malang ini hanya berlangsung sekitar 30 menit.

Pakde menambahkan, pihaknya tidak akan menggunakan diskresi yang telah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri(Mendagri). Mengingat seluruh para pimpinan Parpol telah sepakat melakukan percepatan PAW.

“Jika PAW ini, maka saya berharap roda pemerintahan kota Malang dapat pulih kembali. Sabtu(8/9/2018) lusa, surat permohonan PAW harus sudah saya tanda tangani. Parpol harus menyiapkan proses administrasinya selama 2 hari ini,” imbuhnya.

Terdapat 3 agenda krusial yang harus dilaksanakan oleh eksekutif dan legislatif seb yakni laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengawasannya dan penyusunan kebijakan umum anggaran prioritas dan platform anggaran sementara (KUAPPAS).

“Tugas krusial DPR yakni LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, membahas KUA PPAS dan menyusun Rancangan APBD tahun 2019. Kesemuanya harus disahkan 30 September mendatang,” ungkap Sutadji Plt. Wali Kota Malang, dalam kesempatan yang sama.(hadi/r7)