Surabaya, (DOC) – Pemkot Surabaya mengambil langkah cepat untuk menekan anggaran akibat kenaikan harga BBM non-subsidi. Tidak tanggung-tanggung, seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin milik Pemkot kini akan dilelang secara bertahap dan digantikan dengan armada berenergi listrik.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk efisiensi sekaligus komitmen pemetaan ulang energi di lingkungan pemerintahan.
“Mobil operasional yang menggunakan bensin sudah kami lelang semuanya dan saat ini masih dalam proses. Kami bergerak cepat mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke kendaraan listrik,” ujar Eri Cahyadi saat ditemui di Balai Kota, Kamis (25/6/2026).
Selain migrasi ke ekosistem listrik, Eri juga menginstruksikan jajarannya untuk memangkas penggunaan mobil dinas. Untuk mobilitas lapangan yang bersifat taktis dan tidak mendesak, para petugas didorong untuk mengoptimalkan penggunaan sepeda motor.
Namun, transisi hijau ini belum bisa menyentuh seluruh lini. Kendaraan berat untuk pelayanan publik seperti truk sampah, armada pemadam kebakaran, alat berat pengerukan, hingga kendaraan operasional sungai masih harus bergantung pada bahan bakar solar.
Mengantisipasi lonjakan biaya operasional armada pelayanan dasar tersebut, Pemkot Surabaya bergerak cepat melayangkan proposal ke pemerintah pusat guna mengamankan kuota BBM bersubsidi.
“Kendaraan-kendaraan berat ini murni untuk pelayanan langsung ke masyarakat, bukan untuk mobilitas administratif pejabat. Karena itu, kami mengajukan agar armada pelayanan publik ini bisa mendapatkan akses BBM subsidi,” tegas Eri.
Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini menambahkan, saat ini sebagian armada truk persampahan telah mengantongi lampu hijau untuk menggunakan BBM subsidi. Sementara itu, pengajuan kuota subsidi untuk armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) masih bergulir di kementerian terkait.
Langkah ini dinilai krusial agar APBD Surabaya tidak membengkak untuk biaya bahan bakar, sehingga alokasi anggaran tetap bisa difokuskan pada pelayanan dasar warga Kota Pahlawan.
“Kami berharap ada skema khusus dari pusat. Dukungan ini penting agar pemerintah daerah tetap dapat menjaga kualitas layanan publik secara optimal setiap harinya tanpa terbebani fluktuasi harga solar non-subsidi,” tutupnya.
