Surabaya, (DOC) – Kalangan akademisi dari Universitas Airlangga (Unair) angkat bicara mengecam kondisi perekonomian nasional yang dinilai kian tidak menemui titik terang. Melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (BEM FEB Unair), mereka mendesak pemerintah untuk segera menghentikan kebijakan yang mengabaikan sains dan kembali melibatkan kepakaran dalam mengelola negara.
Dalam pernyataan sikap bersama sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil di Surabaya, Kamis (11/06/2026), BEM FEB Unair menuntut pemerintah segera mengeksekusi tujuh rekomendasi ahli ekonomi yang sejatinya telah disodorkan sejak September 2025 lalu.
Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair, Yeni Mafrukah, menegaskan bahwa kegelisahan ini merupakan alarm keras dari dunia akademik yang melihat tata kelola ekonomi saat ini sudah melenceng dari riset dan data ilmiah.
“Kami ingin pemerintah tidak meninggalkan kepakaran. Pergantian pemerintahan saja terbukti tidak bisa memperbaiki masalah sistemik yang ada saat ini jika pemerintah terus-terusan abai dan tetap tidak memegang teguh kajian akademik,” tegas Yeni, Jumat (12/6/2026).
Dalam kajiannya, para mahasiswa ekonomi Unair ini membedah sejumlah titik kritis yang memicu ketidakstabilan ekonomi dan rusaknya iklim investasi nasional.
Poin pertama yang mereka soroti adalah pengelolaan APBN yang keliru. Mahasiswa mendesak evaluasi total terhadap arah APBN. Kebijakan anggaran negara dinilai tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat bawah dan gagal menopang pertumbuhan ekonomi yang sehat.
“Kedua, kami meminta pemerintah menghentikan sejumlah program yang di lapangan justru menjepit ruang gerak UMKM serta pelaku usaha lokal,” ungkapnya.
Kemudian, regulasi yang tumpang tindih dan minim kepastian hukum dinilai sukses melahirkan sentimen negatif bagi iklim investasi. Mahasiswa menuntut reformasi regulasi total demi memulihkan kepercayaan pasar.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti degradasi integritas dan transparansi institusi negara dituding menjadi salah satu biang kerok ketidakstabilan ekonomi makro saat ini.
Ada yang berbeda dari gerakan moral akademisi kali ini. Alih-alih turun ke jalan dengan aksi massa konvensional, BEM FEB Unair memilih menggunakan mimbar akademik dan pernyataan sikap sebagai bentuk kontrol sosial yang terukur dan berbasis data. Langkah ini diambil untuk menegaskan bahwa kampus tidak akan tinggal diam melihat kemunduran ekonomi bangsa.
“Diam bukan sebuah keberpihakan. Ketika kita sekadar diam, seolah-olah kita setuju dengan kondisi carut-marut perekonomian Indonesia saat ini,” cetus Yeni.
Pernyataan sikap ini pun menggelinding menjadi gerakan yang lebih besar. Tidak hanya melibatkan lintas fakultas di Unair, gerakan ini juga disokong oleh BEM FEB Universitas Negeri Surabaya (Unesa) serta aliansi masyarakat sipil.
Meskipun, masih mengedepankan penyampaian sikap formal, konsolidasi yang lebih masif dan eskalasi gerakan akan segera dilakukan jika pemerintah tetap menutup mata terhadap situasi ekonomi yang kian mendesak ini.
