Surabaya, (DOC) – Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah strategis dalam penguatan pembangunan daerah melalui penyediaan data yang akurat dan terpercaya. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemkot Surabaya menjalin kerja sama trilateral dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di lakukan di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/5/2025). Kolaborasi ini bertujuan memperkuat sinergi antar lembaga dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik untuk mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan, pemadanan, pertukaran, hingga pengembangan data dan informasi statistik. Selain itu, juga termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan metodologi, serta sistem informasi statistik.
Dukungan terhadap pelaksanaan sensus, survei, serta pemutakhiran data sosial dan ekonomi nasional juga menjadi bagian dari ruang lingkup kesepakatan.
Mendagri Apresiasi Inisiatif Surabaya
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam sambutannya menekankan pentingnya integrasi dan rekonsiliasi data antarlembaga. Menurutnya, data yang tidak sinkron kerap menjadi kendala dalam implementasi kebijakan.
Ia memberikan apresiasi atas kepemimpinan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang di anggap progresif dalam mengusulkan model kerja sama ini.
“Saya melihat komunikasi Pak Eri sangat efektif. Usulan kerja sama ini akan kami dorong agar bisa di terapkan di daerah lain,” ujar Tito.
Tito juga menyatakan dukungan penuh dari Kemendagri, BPS, dan Bappenas agar model ini menjadi percontohan nasional.
Eri Cahyadi: Surabaya Siap Jadi Pilot Project Nasional
Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari rapat bersama Kementerian Perumahan yang membahas validitas data kemiskinan.
Ia menjelaskan bahwa Surabaya telah memiliki sistem pendataan yang sangat detail, mencakup jumlah rumah, kepala keluarga, hingga status tempat tinggal warga — semuanya tercatat harian dan akurat di tingkat RW.
“Setelah kami paparkan data tersebut ke BPS, mereka cukup terkejut dengan detailnya. Ini yang melatarbelakangi lahirnya MoU hari ini,” jelasnya.
Eri berharap, dalam satu bulan ke depan proses integrasi data bersama BPS dan Bappenas dapat rampung. Ia juga menyebut, Mendagri dan Menteri Bappenas berencana mengundang kepala daerah lain untuk menyaksikan hasil konkret kerja sama ini.
“Model data tunggal ini semoga bisa diterapkan secara nasional, agar program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat Pemkot Surabaya dalam menindaklanjuti pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, data primer akan di kumpulkan melalui survei dan sensus, dengan proses verifikasi dan validasi ketat. Data tersebut nantinya akan di integrasikan dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil).
“Kami berkomitmen untuk memastikan kualitas DTSEN tetap tinggi melalui pemutakhiran reguler dan kerja sama lintas instansi,” ujar Amalia.
Ia berharap, dengan kerja sama ini, pelayanan publik di Surabaya semakin terintegrasi dan berbasis pada data tunggal yang valid secara nasional. (r6)
