Dalam forum tersebut, salah satu aspirasi warga disampaikan melalui surat dari Haris Prasetyo, warga setempat dengan status lahan IPT atau yang dikenal sebagai “surat ijo”. Surat tersebut dibacakan dalam rapat sebagai bentuk penyampaian kegelisahan warga yang terdampak rencana pembangunan boezem.
Tower BTS yang berdiri di atas lahan milik Mevi, warga Jalan Pakis 27 tersebut ternyata sudah berakhir masa kontraknya sejak 25 Januari 2025.
“Di sisi kiri terdapat rumah-rumah warga, termasuk rumah saya. Di sampingnya ada gang kecil yang juga di huni warga. Artinya, kawasan ini bukan murni area usaha,” jelas Irwan.
“Mereka menyampaikan keberatan untuk di pindah. Namun kami jelaskan bahwa program ini sudah di rencanakan sejak 2016 dan masuk dalam rencana pembangunan kota, termasuk penataan kawasan religi,” ujar Fikser.
“Kami datang ke sini karena kecewa. DPRD seharusnya membela rakyat Surabaya, bukan justru terkesan ikut mengusir kami dari RPH Pegirian,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
“Kami keberatan dari sisi keselamatan, terutama terkait radiasi. Sosialisasi memang sudah di lakukan tiga kali, tetapi banyak pertanyaan warga yang tidak di jawab oleh PLN maupun PJB Jawa-Bali,” kata Teguh, Rabu (11/12/2025).
“Kami berharap Rumah Aspirasi ini menjadi jalan menuju keadilan bagi komunitas ojol,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, tokoh masyarakat H.M. Husnin Yasin menegaskan bahwa warga tidak menolak pendirian Sekolah Rakyat. Namun, mereka keberatan jika pembangunan di lakukan di lahan yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian petani.
“Kami berharap bisa menyampaikan aspirasi kami secara langsung dan didengarkan oleh Pak Wali Kota Eri Cahyadi,” ujar Hariyangsih, perwakilan warga Bale Hinggil.
“Kami minta pokir-pokir yang diserap oleh anggota DPRD saat reses ini harus segera direalisasikan,” tegas Yona Bagus Widyatmoko (Cak Yebe), Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Surabaya.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
