Surabaya, (DOC) - Momentum Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 tidak sekadar dimaknai PT PLN (Persero) Unit Induk […]
Hingga Januari 2026, realisasi kredit untuk program Makan Bergizi Gratis tercatat mencapai Rp1,21 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 1.373 Satuan Pendidikan Penyelenggara Program (SPPG), sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas gizi masyarakat sejak usia dini.
Kinerja tersebut mencerminkan ketahanan operasional MBMA dalam merespons dinamika pasar komoditas yang fluktuatif.
“Anggota kami kini lebih gencar mempromosikan paket wisata di dalam negeri dan juga kawasan regional, seperti ke Singapura atau Thailand. Apalagi dengan adanya kenaikan harga BBM, harga tiket internasional semakin tinggi,” ujar Pauline dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (5/4).
Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai strategis dalam merespons dampak turbulensi geopolitik dan tekanan energi global. Meski demikian, ia menilai kebijakan WFH tidak bisa diterapkan secara seragam di semua sektor.
Plt Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati, mengungkapkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan dari 107,43 pada Maret 2025 menjadi 111,50 pada Maret 2026. “Secara historis, Jawa Timur memang kerap mengalami inflasi saat Ramadan dan Idul Fitri, terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau,” ujarnya, Kamis (2/3).
“Ekspor nonmigas turun 0,04 persen, dari 3,97 miliar dolar AS menjadi 3,96 miliar dolar AS,” ujarnya, Kamis (2/4).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim, mengingatkan bahwa risiko konflik tidak selalu terasa secara langsung.
Data tersebut disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur dalam rilis Berita Resmi Statistik di Surabaya, Rabu (1/4).
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopumdag) Surabaya, Mia Santi Dewi, menjelaskan bahwa pasar murah mulai digelar sejak 31 Maret 2026 dan akan berlangsung secara rutin di sejumlah wilayah.
“Praktik tersebut berpotensi menjadi sarana koordinasi harga antar pelaku usaha dan tidak melindungi kepentingan konsumen.”
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
