“Harapannya, jika ada kendala, bisa diselesaikan secara bipartit dulu di internal perusahaan. Kalau tidak ada penyelesaian bisa melaporkan ke posko. Tentunya,kami siapkan mediator untuk memfasilitasi. Apabila tetap tidak ada titik temu, kami akan laporkan ke tingkat Provinsi Jatim untuk diserahkan kepada pengawas ketenagakerjaan,” ujar Hebi.
“Saya khawatir jika regulasi ini di pisah-pisah dan tidak menjadi satu kesatuan, pengusaha akan merasa terbebani. Padahal substansi aturan ini bagus karena mengakomodasi hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, sehingga tercipta keseimbangan,” ujarnya.
Langkah ini di ambil setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya memenangkan gugatan FSP Kahutindo atas SK lama, yaitu Nomor 100.3.3.1/775/KPT/013/2024. Dalam putusan tertanggal 31 Januari 2025 itu, PTUN memerintahkan Gubernur mencabut SK sebelumnya dan menerbitkan SK baru yang menyesuaikan besaran UMK.
Surabaya, (DOC) – Ratusan buruh PT Pakerin yang tergabung dalam Serikat FSPMI kembali menggelar aksi […]
Surabaya, (DOC) – Kasus penahanan ijazah yang melibatkan pemilik CV Sentoso Seal, Jan Hwa Diana, […]
Surabaya, (DOC) – Kasus penahanan ijazah oleh pemilik UD Sentosa Seal, Jan Hwa Diana, terus […]
Lumajang,(DOC) – Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja, […]
Surabaya, (DOC) – Pemerintah Kota Surabaya berhasil menuntaskan 13 kasus penahanan ijazah yang di lakukan […]
Surabaya,(DOC) – Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya, Armuji, menggelar inspeksi mendadak (Sidak) untuk menindaklanjuti laporan […]
Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak pekerja. […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
