Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan implementasi dari surat pembekuan terhadap sekitar 600 jukir yang belum mendukung kebijakan digitalisasi parkir. “Ini menindaklanjuti surat kami terkait pembekuan 600 jukir yang tidak mendukung digitalisasi parkir,” ujar Trio usai kegiatan penertiban.
“Pilihan hari Rabu kita tanyakan kepada netizen dan dominan mereka menghendaki hari itu sebagai pilihan tepat bagi ASN untuk WFH,” ujarnya, Minggu (5/4).
“Kami mendukung WFH karena sejalan dengan kebijakan pusat, tetapi implementasinya harus terukur dan terarah,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, Kota Pahlawan memiliki potensi besar, sehingga perlu adanya penguatan komunikasi antara seniman, lembaga kesenian, dan pemerintah sebagai kunci terciptanya ekosistem kebudayaan yang sehat.
“Saya sampaikan, kerjanya pemerintah kota ini bukan lagi saya lihat kerja, tapi lihat output-outcome. Maka setiap orang itu bertanggung jawab terhadap kampung,” ujar Wali Kota Eri, Rabu (1/4/2026).
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Iman Krestian mengatakan, penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan fasilitas umum di perumahan dapat dikelola oleh pemerintah kota. Dominasi PSU yang diserahkan masih berupa infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase. “Didominasi jalan dan saluran,” kata Iman, Selasa (31/3/2026).
Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pengecekan identitas penghuni kos, termasuk mencatat pekerjaan dan daerah asal. Dari hasil pendataan, diketahui terdapat tiga penghuni kos yang belum kembali usai mudik Lebaran.
Menanggapi wacana tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. “Soal WFH kita tunggu ya, arahan dari Pak Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Wali Kota Eri, Senin (30/3/2026).
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan pelayanan publik kependudukan bagi para mantan suami yang belum melunasi kewajiban nafkah anak, nafkah iddah, dan nafkah mut’ah sesuai amar putusan pengadilan.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
