Surabaya,(DOC) – Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 mengungkap sejumlah temuan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. BPK mencatat setidaknya 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 2 kecamatan terlibat dalam temuan tersebut.
Menurut sumber internal Pemkot Surabaya, dua OPD berada di kawasan Jalan Jimerto, sementara delapan lainnya tersebar di luar kompleks Balai Kota. Beberapa kecamatan juga termasuk dalam daftar.
“Yang delapan itu ada di luar kompleks Balai Kota, termasuk beberapa kecamatan,” ujar sumber yang enggan di sebutkan namanya, Senin (23/6/2025).
Menanggapi temuan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi segera mengambil langkah. Ia mengeluarkan surat perintah kepada kepala OPD dan camat yang di sebut dalam laporan BPK.
“Pak Wali sudah mengeluarkan surat perintah kepada kepala perangkat daerah yang di sebut dalam laporan BPK,” ungkap sumber tersebut.
Wali Kota Eri mengeluarkan surat tersebut pada Mei 2025. Dalam surat itu, ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Surat perintah tersebut juga menetapkan batas waktu penyelesaian. Wali Kota ingin agar rekomendasi ditindaklanjuti secepat mungkin.
“Pak Wali meminta agar kepala perangkat daerah segera menyelesaikannya. Di dalam surat itu ada batas waktunya,” tegasnya.
Salah satu catatan penting dari BPK menyangkut pengelolaan aset tetap. BPK menilai pengelolaannya belum tertib di sejumlah OPD. Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK maksimal dalam 60 hari kerja.
Meski terdapat temuan, Pemkot Surabaya tetap mencatat prestasi dalam tindak lanjut. Data semester II tahun 2024 menunjukkan Pemkot menyelesaikan 98,38 persen rekomendasi BPK, tertinggi di Provinsi Jawa Timur.
Dengan begitu menunjukkan Wali Kota Eri Cahyadi berkomitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Harapnnya seluruh perangkat daerah bekerja cepat dan tepat menanggapi setiap temuan.(r7)
