Surabaya,(DOC) – Kritik dari lembaga DPRD kota Surabaya soal penerimaan siswa baru tingkat SMA Negeri terus bermunculan. Menyusul banyaknya laporan para orang tua siswa SMA Negeri ke Lembaga legislative tersebut.
Wakil Ketua DPRD kota Surabaya, AH Thony menyatakan, aduan mulai penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sudah di tarik biaya. Sekarang mereka di hadapkan lagi dengan biaya pembelian seragam dan operasional sekolah. “Kemarin masyarakat mengadu saat putra-putrinya masuk ke sekolah negeri. Mereka di tawari membayar Rp 10 juta – Rp 70 juta. Terus ada keluhan soal kuota prestasi, jalur zonasi dan afirmasi yang belum jelas transparasinya. Sekarang ada lagi masalah seragam yang harus di hadapi para orang tua siswa,” papar AH Thony di ruangannya, Rabu(13/7/2022).
Beban biaya tersebut, sambung Thony, di nilai sangat memberatkan orang tua yang anaknya sudah ke terima di SMA Negeri. Apalagi mereka dari kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Warga Surabaya yang masuk kategori MBR tetap di bebani membayar seragam sekolah. Nilainya antara Rp 2 juta sampai Rp 3 juta. Ini di alami para orang tua yang anaknya ke terima di SMA Negeri,” tandasnya.
Ia menyebut lebih dari 15 orang tua siswa yang mengadu kepadanya. Mereka minta solusi atas beban biaya itu. Mengingat penghasilannya perbulan cuma Rp 750 ribu, gaji seorang asisten rumah tangga. Malah ada yang penghasilannya tidak menentu. “Mereka ada yang tidak tercover MBR. Padahal mereka benar-benar tidak mampu dari sisi ekonomi. Katanya, dia sengaja tidak mau ngurus MBR. Mintanya cuma solusi untuk bisa mengangsur biaya sekolah itu,” jelas Thony.
Sekretaris DPC Partai Gerindra Surabaya ini mengharapkan perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Warga kurang mampu yang tidak masuk kategori MBR, di bantu pendidikannya.
“Harapan saya ada penanganan-penanganan insidentil di luar data warga MBR. Kenyataannya mereka benar-benar tidak mampu. Mohon menjadi pertimbangan Pemkot Surabaya. Sediakan kuota bagi warga yang benar-benar tidak mampu, tapi tak mengurus MBS,” harap Thony.
Ah Thony menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Mengingat kebijakannya terkesan tak mendukung terhadap keluhan para orang tua siswa kurang mampu. Semestinya, lanjut Thony, Pemprov mengeluarkan kebijakan yang berkesinambungan dengan di dukung data akurat. Supaya para siswa kurang mampu tidak sampai putus sekolah. Demi masa depan bangsa yang memiliki generasi penerus cerdas. “Kita di sini (Pemkot Surabaya) tidak memiliki kedaulatan pendidikan tingkat SMA sederajat. Perlu di sisir lebih detail masyarakat yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Ini demi kelangsungan pendidikan putra-putri mereka yang merupakan generasi penerus bangsa,” tutupnya.(am/r7)