Surabaya,(DOC) – Sejumlah pelaku usaha yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di wilayah Gunung Anyar merasa resah usai menerima surat teguran dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang meminta mereka membongkar tempat usahanya. Padahal, usaha tersebut menjadi penopang utama ekonomi keluarga mereka.
Keluhan ini di sampaikan para pelaku UMKM saat mengikuti kegiatan Sambang Warkop yang di gelar oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, di Gunung Anyar Lor, Jumat(18/4/2025) petang.
“Saat ngopi bersama warga, kami menerima keluhan dari para pedagang BUMK yang mendapat surat teguran dari PU Bina Marga. Mereka khawatir tempat usahanya akan di gusur,” ujar Fathoni.DPRD Surabaya:
Teguran Pembongkaran Tempat Usaha BUMK Dapat Berdampak Sosial Ekonomi
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, langkah Dinas PU Bina Marga di rasa tidak tepat dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Ia menilai teguran pemerintah terhadap BUMK Gunung Anyar, seyogyanya juga memberi ruang dan dukungan terhadap pelaku usaha rakyat, bukan tekanan.
“Dalam situasi ekonomi yang masih melambat, rasanya tidak elok jika pelaku ekonomi rakyat di hadapkan dengan ancaman penggusuran,” tegasnya.
Fathoni juga menyampaikan keyakinannya terhadap kepedulian Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terhadap rakyat kecil. Ia berharap gubernur dapat memberikan solusi terbaik dan mencegah agar teguran tersebut tidak berujung pada pembongkaran.
“Saya percaya, Bu Gubernur sangat peduli dengan rakyat kecil. Apalagi, BUMK ini adalah bagian dari konsep kampung madani yang menjadi harapan besar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua RW 01 Gunung Anyar Lor, Ivan B Wijanarko, turut mendukung agar usaha warga tidak di bongkar. Ia menjelaskan bahwa BUMK telah berdiri sejak 2010 dan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial kampung.
“BUMK ini bukan sekadar tempat usaha. Keberadaannya juga membantu pembiayaan kegiatan kampung, mulai dari santunan anak yatim, gaji petugas keamanan, hingga kegiatan sosial lainnya,” jelas Ivan.
Ia berharap pemerintah bisa melihat kontribusi BUMK secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.
“Ini sumber kehidupan warga, sekaligus wadah gotong royong yang telah berjalan sejak lama,” pungkasnya.(rob/r7)