D-ONENEWS.COM

Wawali Lakukan Isolasi Mandiri, Wakil Gugus Tugas Surabaya: Status ODP Ditentukan Tim Medis

Foto: (dok) Irvan Widyanto (baju biru) bersama Camat Sawahan

Surabaya,(DOC) – Sebanyak 15 warga yang telah menjalani karantina di sebuah Hotel kawasan Gubeng yang sebelumnya dinyatakan negatif virus corona dan kemudian dianulir menjadi positif, menyeret permasalahan baru.

Hal ini disebabkan, Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana telah berkunjung ke tempat tinggal 15 warga tersebut untuk memberikan semangat, sebelum pernyataan sembuh dari Covid-19 dianulir.

Whisnu Sakti yang akrab di panggil WS itu, akhirnya memutuskan isolasi mandiri, karena menganggap dirinya Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19.

Sementara itu, menanggapi permasalahan ini, Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto, menyatakan, bahwa sampai sekarang Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Surabaya belum pernah mengeluarkan status terhadap 15 warga yang dipulangkan dari hotel di kawasan Gubeng tersebut. Termasuk status negative dari Covid-19.

“Dinkes tidak pernah menyatakan bahwa pasien-pasien itu negatif semua. Karena memang, mereka harus keluar dari hotel itu. Tapi bukan karena mereka negatif, jadi ada salah persepsi di sini,” ujarnya, saat dihubungi lewat selulernya, Rabu(3/6/2020) sore.

15 warga tersebut memang harus dipulangkan karena tidak ada persiapan untuk menginap. Aturannya, kata Irvan, pasien yang terkonfirmasi maupun yang berstatus ODP, harus dikeluarkan dari hotel.

“Memang mereka harus dikeluarkan, kalaupun hasilnya negatif atau positif, mereka itu harus keluar semua, Karena hotel itu bukan untuk pasien yang confirm positif. Tapi mereka beranggapan mereka negatif, padahal kita belum umumkan bahwa mereka itu negatif. Memang harus dikeluarkan karena tidak ada persiapan harus menginap seperti tak bawa baju, enggak bawa apa-apa, kan kasihan,” katanya.

“Jadi keluar itu bukan karena mereka negatif, sekali lagi harus digarisbawahi. Kalaupun hasil swab-nya positif mereka harus keluar. Karena mereka kami keluarkan, 15 orang ini masih ditangani oleh Dinkes, kalau positif seperti apa,” tambahnya.

Apabila 15 orang tersebut hasil test swab nya keluar, maka pihak Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Surabaya dan Dinkes akan menindaklanjuti dari 15 orang tersebut.

“Kalau semisal dia terkonfirmasi positif, otomatis Dinkes harus mengirimkan surat kepada Camat, kemudian Camat akan memberikan per makanan. Dinkes juga memberikan intervensi memberikan obat-obatan dan lain sebagainya, tidak menutup kemungkinan Dinkes membawa untuk ketempat-tempat yang sudah kita sediakan, perlakuannya juga beda,” katanya.

Mengenai status ODP Wawali yang di nyatakan sendiri, Irvan menyatakan, hal itu masih akan ditindak lanjuti tim gugus tugas. “Saat ini teman dari Gugus Tugas akan menindaklanjuti, seberapa jauh (Wawali) kontak dengan warga,” katanya.

Kendati demikian Irvan sangat menyayangkan pernyataan politisi PDIP ini dengan menyebut dirinya ODP. Padahal yang menentukan status ODP ini adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kota Surabaya. Selain itu hingga saat ini belum dilakukan tracing terhadapnya.

“Berdasarkan dari tracing yang dilakukan oleh teman-teman Gugus Tugas Kesehatan, jadi yang memutuskan bukan saya, bukan anda, yang memutuskan hasil tracing itu, nanti akan tindak lanjuti. Jadi belum memutuskan beliau ini ODP atau apa. Tapi yang jelas sebisa mungkin beliau untuk melakukan tes rapid dan swab, nanti akan kita koordinasikan,” ujarnya.

Namun begitu, Irvan sangat mengapresiasi langkah Wawali Whisnu Sakti Buana dengan mengambil keputusan dengan mengkarantina mandiri. “Itu memang harus dilakukan oleh beliau (Wawali) dan kami mengucapkan terima kasih beliau sudah melakukan karantina mandiri, memang harus seperti itu saat beliau ketemu dengan warganya, dan beliau terkonfirmasi positif, maka harus karantina mandiri 14 hari, lalu diikuti dengan beberapa tes, seperti rapid test dan swab test, tapi untuk menentukan beliau adalah ODP itu belum,” imbuhnya.

Irvan mengaku, Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Surabaya sempat kaget adanya informasi Wakil Wali Kota Surabaya berstatus ODP bukan dari Whisnu langsung melainkan dari awak media. “Mangkanya kami sendiri heran, kami taunya Pak Wawali dari media, jadi kami sendiri tidak mengetahui ternyata beliau bertemu dengan warga tersebut,” pungkasnya.

Terpisah Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara menyatakan, bahwa Dinas Kesehatan akan segera menerjunkan tim medis untuk melakukan test swab terhadap Wakil Wali Kota Surabaya.

“Segera dilakukan test swab untuk mengetahui status pak Wisnu (Wisnu Sakti,red). Seseorang dinyatakan ODP, PDP atau terkonfirmasi Covid-19 ditentukan oleh tim dokter berdasarkan hasil test swab,” jelas Febri saat ditemui kantornya.

Warga Kedung Turi Kembali Dinyatakan Positif Covid-19, Diduga Dinkes Kecolongan Wawali Nyatakan ODP

Foto: Wisnu Sakti Buana Berdialog dengan warga Kedung Turi

Minimnya pendampingan medis bagi warga Kedung Turi, Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya menjadi temuan Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana.

Tidak hanya itu,  molornya informasi hasil swabtest yang disampaikan kepada warga turut berdampak terhadap Whisnu Sakti Buana Wakil Wali Kota (Wawali) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya yang menjadi ‘korban’.

Whisnu, saat ini harus menjalani karantina mandiri karena berstatus ODP, setelah mengunjungi warga Kedung Turi. Mulanya, Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa WS ini mendapat kabar pemulangan 15 warga yang tengah menjalani karantina di sebuah hotel kawasan Gubeng Surabaya, Sabtu pekan lalu.

Untuk menguatkan dan menyemangati warga,  WS berniat untuk menyambangi beberapa warga pasca karantina tersebut . Sekaligus ingin mendengar pengalaman selama menjalani karantina pada Minggu(13/5/2020) sore.

Saat itu, banyak warga karantina mengeluh dan melaporkan tidak adanya pendampingan tenaga perawat, selimut, hingga vitamin dan makanan membuat raut muka orang nomor dua di Pemkot Surabaya ini terkejut.

“Saya jadi tahu ternyata kondisinya seperti itu. Karena laporan yang sampai ke kami yang bagus-bagus saja. Ini temuan dilapangan,” terangnya.

Rasa terkejut WS tidak sampai disitu. Sebab, dari 15 warga yang mulanya dinyatakan  negatif corona, ternyata diralat oleh pihak Puskesmas Kedungdoro setelah kunjungan WS. Lima diantara warga tersebut kembali dinyatakan positif.

“Iya ini saya akan melaporkan kepada Bu Wali. Kenapa Dinkes bisa kecolongan. Memulangkan warganya yang masih berstatus positif,” kata politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa WS saat dikonfirmasi via ponsel, Rabu (3/6/2020).

WS menyatakan laporan temuan dilapangan menyoal fasilitas pendampingan tenaga medis, maupun data yang diralat sudah disampaikan via telpon kepada Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Alumnus ITS Surabaya ini sekaligus meminta izin kepada Risma untuk menjalani karantina mandiri.”Iya sekaligus (Meminta izin). Saya juga akan menyampaikan kepada Bu Wali agar berhati-hati dan menjaga kesehatan,” terang WS.

Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya ini menyatakan, dirinya akan menjalani karantina mandiri.”Insyallah tidak ada apa-apa. Karantina itu hal biasa. Ini resiko ketika  turun menguatkan warga di perkampungan. Mendengar apa perkembangan maupun kekurangan kami di Pemerintah Kota. Mohon doanya,” terang WS.

Terpisah, Ketua RT/RW 04/08 Kedung Turi, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari Surabaya Malik resah atas kabar diralatnya data warga tersebut. Ia mengaku sejak pemulangan  belasan warganya, pihak Dinkes Surabaya sudah menyatakan negatif Covid-19.

”Tapi hasil swabtestnya tidak segera diumumkan. Warga ditelpon satu persatu dikamar dikatakan siap-siap untuk pulang. Ternyata seperti ini, Kami harus percaya kepada siapa?,” ujar Malik.

Ia bersama seluruh warga kampung sudah terlanjur bahagia mendengar informasi pemulangan tersebut.”Kalau begini Saya selaku RT dibuat bingung dan sedih. Saat ini upaya menenangkan warga tengah dilakukan,” ungkap Malik.

Perihal carut marut penanganan warga Kedung Turi Surabaya ini juga mendapat kecaman dari Politisi Partai Nasdem Surabaya, Imam Syafii.

Legislator Komisi A DPRD Surabaya ini menyatakan,  kejadian ini tidak hanya membahayakan warga yang dinyatakan positif hasil swab, tapi juga bisa menulari orang lain.

“Apalagi ada dua warga yang positif hasil swab pergi ke Madura karena orang tuanya meninggal,” kata Imam yang menerima laporan dari pengurus kampung di Tegalsari.

“Sungguh saya sangat mengecam penanganan Covid-19 model ini,” tandas mantan wartawan tersebut.

Imam menambahkan, penanganan Covid-19 di daerah pemilihan (Dapil)-nya tersebut sejak awal memang terkesan asal-asalan.

Ternyata, lanjut politisi berlatarbelakang Pengacara ini, bayangan warga ambyar. Tempat isolasi di hotel tidak seperti digembar-gemborkan Wali Kota Tri Rismaharini alias Risma bahwa warga merasa nyaman tinggal sementara di hotel.”Penanganannya juga juga tidak sesuai SOP. Ini bahkan membuat warga semakin stress,” ujar Imam.

Gugus Tugas di Minta Transparan Soal Data Pasien Covid-19, Jangan Bersikap ‘SIS’

Ketua Komisi C DPRD kota Surabaya, Baktiono meminta petugas penanganan Covid-19 yang bekerja di lapangan memberikan data yang akurat soal jumlah pasien dalam pengawasan (PDP), orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien terkonfirmasi Covid-19 ke public.

Menurut politisi PDIP ini, dengan transparansi data, maka warga akan waspada terhadap bahayanya Covid-19 di wilayah Surabaya yang sudah masuk zona merah pekat.

“Jangan sampai para petugas penanganan Covid-19 di Surabaya mengambil sikap “Supaya Ibu Senang” (SIS) tanpa memikirkan bagaimana dampak kedepannya,” ungkap anggota Fraksi PDIP DPRD kota Surabaya empat periode ini.

Ia berharap, para petugas penanganan Covid-19 bisa transparan memberikan data yang real untuk kepentingan bersama. Bahkan bila perlu menyampaikan data secara detail kepada masyarakat tanpa harus menutup-nutupi.

“Transparansi data pasien itu penting untuk waspada masyarakat. Sekaligus untuk menentukan bagaimana langkah penanganan Covid-19 yang effektif,” kata Baktiono.(div/robby)

Loading...

baca juga