D-ONENEWS.COM

49 Persil Tergusur Pembangunan Double Track PT KAI, Warga Pagesangan Agung Tolak Ganti Rugi Rp 6 Juta Per Meter Persegi

Surabaya, (DOC) –¬†Warga Jalan Pagesangan Agung, RT 07/RW 01, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, yang rumahnya tergusur pembangunan jalur kereta api dengan dua rel atau double track jurusan Stasiun Wonokromo-Jombang, secara tegas menolak ganti rugi yang nilainya jauh di bawah standar.
Tim appraisal hanya menghargai Rp 6.041.000 per meter persegi, sementara harga tanah di dekat Masjid Agung Al-Akbar itu sudah menembus Rp 20 juta per meter persegi.

Hal ini disampaikan warga saat hearing dengan Komisi C DPRD Kota Surabaya dan OPD terkait di ruang Komisi C, Selasa (26/10/2021).

Ketua RT 07/RW 01, Wahyudin mengatakan, ada 49 persil dengan 69 kepala keluarga (KK) tergusur pembangunan double track tersebut. Hanya saja warga menolak pemberian ganti rugi yang nilainya jauh di bawah standar, “ujar dia.

Menurut dia, tim appraisal menafsir harga tanah tersebut tidak berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP), tapi berdasarkan harga pasaran. Warga juga tidak tahu harga pasaran di mana yang dijadikan patokan tim appraisal. Sebab kalau harga pasaran di sekitar Masjid Agung Al-Akbar itu sudah Rp 20 juta per meter persegi.”Warga menuntut agar tim appraisal merivisi dan menyesuaikan dengan harga pasaran di sana. Karena dengan ganti rugi senilai Rp 6.041.000 untuk beli tanah di kawasan tersebut, sulit. Karena tidak ada harga tanah segitu,” tandas dia.

Selain itu, lanjut Wahyudin, secara psikologis warga juga terdampak, khususnya anak-anak yang tetap masih sekolah di situ. Rumahnya harus dipotong sekian meter, ada yang kamar tidur jadi dapur atau kamar mandi.
“Ini kan terganggu psikologinya. Apalagi kalau temannya datang dan bertanya rumahnya kok jadi kecil,” ungkap dia.

Hal senada disampaikan tim perwakilan warga Andika. Menurut dia, pada 14 Oktober 2021 warga menerima hasil musyawarah ganti rugi. Setelah dilakukan pengecekan, tenyata banyak item-item yang rancu. “Saya melihat nilai ganti rugi ini dibuat rata-rata atau global. Karena itu, kami minta tim appraisal ini diverifikasi. Kredibilitas mereka layak dipertanyakan. Dasarnya apa mereka menafsir lahan di sini hanya Rp 6.041.000 per meter persegi. Sementara harga pasaran sudah di atas Rp 10 juta per meter persegi, ” ucap dia.

Dia menambahkan, untuk pembangunan double track ini PT KAI butuh lahan 16 meter yang ditarik dari as (rel). Mereka sudah punya lahan 10 meter, sementara sisanya yang enam meter harus menggusur lahan warga.

Muslih, perwakilan BPN mengatakan, untuk pembangunan double track ini memang harus melewati tanah warga. Sebab kalau diluruskan menabrak tiang tol, sehingga harus dibelokkan sedikit dan itu harus menggusur 50 persil. ” Kami sudah menerima pengaduan dari RT dan tim appraisal akan melakukan evaluasi,”jelas dia.

Menanggapi pengaduan warga Jalan Pagesangan Agung yang terdampak pembangunan double track ini, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono mengatakan, warga sebenarnya bukan menolak. Tapi mereka menuntut keadilan soal jaminan kalau mereka terdampak dan sampai menyerahkan lahan atau bangunannya, nanti mereka harus kemana.
Ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Jadi semangat dari pengadaan tanah oleh tim itu adalah transparansi. Warga menuntut transparansi ini benar- benar disampaikan ke
warga. “Karena tak ada transparansi, warga tidak puas dan akhirnya mengadu ke Komisi C,” jelas Baktiono.

Untuk itu,lanjut dia, Komisi C akan memfasilitasi dan membantu menyelesaikan kasus ini.

Politisi senior PDI-P ini menyatakan, warga harus mengisi sendiri formulir yang diberikan ketua tim. Di antaranya, luas tanah, luas bangunan, lantas bangunan terbuat dari apa (bambu, triplek, papan atau bangunan permanen) dan lain-lain. Sebab itu masuk dalam perhitungan untuk pergantian agar warga dapat harga yang layak.

Terpenting,lanjut dia, warga harus dapat nilai tambah. Jangan sampai warga setelah menyerahkan lahannya untuk kepentingan umum, justru tak bisa membangun lagi lahan tersisa. “Ini jangan sampai terjadi, ” tegas dia.

Lebih jauh Baktino menuturkan tim appraisal menafsir harga lahan di wilayah Pagesangan Agung, dekat rumah mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH, hanya Rp 6.041.000 per meter persegi. Ini menuai protes dari warga karena harganya di bawah standar. Warga juga menunjukkan bukti-bukti kalau harga tanah di sekitar situ lebih dari Rp 10 juta per meter persegi. Bahkan, warga juga bisa menunjukkan bukti terkait tanah kavlingan yang belum SHM harganya sudah Rp 12 juta per meter persegi. “Ini kan beda jauh sekali. Kami minta tim pengadaan dari tim appraisal mengkaji lebih dalam lagi. Kami memberi tenggat waktu 10 hari untuk menyelesaikan ini, “pungkas dia. (dhi)

Loading...

baca juga