Gresik (DOC) – Sedikitnya 600 guru honorer non-K2 yang biasa mengajar di sekolah-sekolah negeri Kabupaten Gresik menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Gresik, Kamis (13/9/2018).
Ratusan guru honorer ini meneriakkan yel-yel sambil membawa beberapa poster. Mereka menuntut kenaikan dana insentif yang dijanjikan pemerintah daerah. Dari semula dana yang diterima Rp 250.000 menjadi Rp 500.000.
“Kemarin saat awal tahun, memang sudah ada janji dari pemerintah, jika dana insentif yang kami terima akan naik menjadi Rp 500.000. Sebenarnya kami juga tidak akan melakukan ini, kalau saja swasta sama-sama nggak menerima,” kata Korlap aksi, Lutfi Syarifudin.
Lutfi mengatakan, guru di sekolah-sekolah swasta sudah menerima insentif Rp 300.000 sejak awal 2018. Sementara guru non-K2, hingga kini masih menerima dana Rp 250.000.
“Entah karena politisasi atau apa, makanya kami ke sini sekaligus ingin menanyakan kepada anggota dewan, bagaimana kelanjutan dari apa yang sudah mereka sempat janjikan bersama bupati beberapa waktu lalu,” ucap guru SDN Kandangan, Cerme tersebut.
Lutfi mengatakan, 600 orang yang berunjukrasa hanya sebagian dari jumlah guru non-K2. Total keselururuhannya mencapai 2.500 guru. Mereka tersebar di sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Gresik.
Beberapa perwakilan guru non-K2 diperkenankan bertemu Komisi 4 DPRD Gresik. Sekitar satu jam mereka pun berdialog.
“Insyaallah sudah clear, dengan nantinya setiap guru yang termasuk dalam data akan mendapatkan sebesar Rp 6 juta,” tutur Ketua Komisi 4 DPRD Gresik, Khoirul Huda.
Huda menjelaskan, kenaikan dana insentif sebelumnya memang belum bisa diberikan. Selain karena perbup (peraturan bupati) yang belum dapat dilaksanakan, Disdik (Dinas Pendidikan) dinilai kurang profesional.
“Sementara kalau yang ada di data kami itu sebanyak 1.970 guru, sesuai dengan daftar NIG (Nomor Induk Guru),” tuturnya.
Pihaknya, sambung Huda, akan terus membantu para guru honorer non K2 dalam mendapatan haknya. Salah satu caranya, segera berkoordinasi dengan dinas terkait.(kcm/ziz)