Surabaya,(DOC) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi geram saat mengetahui bahwa banyak minimarket hanya membayar pajak parkir sekitar Rp175.000 per bulan, padahal beroperasi hingga 24 jam. Temuan ini memicu evaluasi menyeluruh terhadap sektor parkir yang di nilai rawan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Angka ini jelas tidak masuk akal. Jika toko buka 24 jam dan hanya lapor 15 kendaraan per hari, ini patut di pertanyakan,” tegas Eri di ruang kerjanya, Sabtu (14/6/2025).
Evaluasi dilakukan karena banyak tempat usaha tidak jujur dalam melaporkan pendapatan parkir. Padahal, sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2018, seluruh pelaku usaha wajib membayar pajak parkir 10% dari pendapatan bulanan serta menyediakan petugas parkir resmi.
Eri menyoroti bahwa parkir gratis yang di terapkan minimarket justru menyulitkan pengawasan. “Tanpa petugas, siapa yang bisa verifikasi jumlah kendaraan? Ini celah besar untuk kebocoran PAD,” ujarnya.
Untuk itu, Pemkot akan menggandeng pemilik toko modern guna menyusun ulang skema parkir yang transparan dan profesional. Salah satu opsi adalah kembali menerapkan sistem parkir berbayar dengan pengawasan ketat.
“Pendapatan dari parkir harus jelas, karena di gunakan untuk layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan gratis bagi warga,” imbuh Eri.
Saat ini, 58 lokasi parkir toko modern telah disegel, naik dari sebelumnya 48. Pemkot memastikan bahwa lokasi yang di segel tidak boleh menarik tarif parkir. Bila melanggar, sanksi tegas hingga penutupan usaha siap di berlakukan.
Tak hanya menyasar toko modern, Pemkot juga akan menyisir rumah makan dan tempat usaha lain untuk menghitung ulang potensi pajak parkir. Penertiban parkir tepi jalan umum juga di galakkan demi kelancaran lalu lintas. Warga di minta aktif melapor jika menemukan juru parkir nakal.
“Kami tidak tebang pilih. Siapa pun yang melanggar, akan kami tindak. Jangan sampai ada fitnah bahwa Pemkot main mata,” pungkas Eri.(r7)
