Jakarta,(DOC) – Eksponen Gerakan Mahasiswa 98, Haris Rusli Moty, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto merajut kembali persatuan di kalangan elite politik pasca Pemilu 2025.
Upaya ini telah di mulai dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong, amnesti kepada Hasto Kristianto, serta pembebasan sejumlah tersangka kasus makar.
“Kita berharap pada peringatan HUT ke-80 RI nanti, retak di antara para pemimpin bangsa dapat di akhiri,” ujar Haris, Jumat (8/8/2025).
Ia membayangkan momentum di mana tokoh-tokoh nasional seperti Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo dapat berdiri bersama di pimpin Presiden Prabowo, sebagaimana tradisi pelantikan presiden di Amerika Serikat yang mempertemukan seluruh mantan presiden dan wakil presiden.
Haris menilai langkah ini merupakan strategi politik yang di arsiteki Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk menyembuhkan luka akibat residu Pilpres 2024.
“Tidak ada motif untuk menang atau mengalahkan pihak tertentu. Ini murni untuk memulihkan persaudaraan dan persatuan bangsa,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Prabowo pernah memberikan teladan pada Pilpres 2019, ketika ia kalah namun memilih berdamai dan bekerja sama dengan Presiden Jokowi. “Kita berharap tradisi indah seperti ini terus di wariskan,” kata Haris.
Pendekatan Rekonsiliasi
Sejak di lantik, Prabowo aktif membangun komunikasi dengan para mantan presiden dan rival politik. Juli lalu, ia mengunjungi Megawati di Jakarta, kemudian bersilaturahmi dengan Jokowi di Solo usai penutupan Kongres PSI. Sebelum amnesti untuk Hasto di umumkan, Sufmi Dasco bersama Mensesneg Prasetyo Hadi juga menemui Megawati di Bali.
Menurut Haris, kerukunan para pemimpin adalah kunci persatuan bangsa.
“Rakyat kita sangat patronistik. Jika pemimpinnya rukun, rakyat pun mudah bersatu,” ucap mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu.
Akhiri Polarisasi Politik
Haris menilai sejarah politik Indonesia selalu di warnai polarisasi, mulai dari Orde Lama vs Orde Baru, hingga perpecahan akibat Pilpres. Ia berharap warisan perpecahan itu tidak terus di pelihara.
“Kita harus move on dari konflik masa lalu,” tegasnya.
Langkah Prabowo mendapat sambutan positif, termasuk dari PDIP. Megawati menyatakan dukungan kepada pemerintah, meski tetap menjalankan fungsi sebagai penyeimbang yang kritis dan konstruktif.
“Dalam demokrasi, perbedaan itu wajar. Yang penting, persatuan bangsa tetap terjaga di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi,” pungkas Haris. (wk/SB)
