Surabaya,(DOC) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyoroti program Kampung Pancasila yang digagas Pemerintah Kota. Ia menilai program itu berjalan tanpa perencanaan matang dan tanpa kajian lapangan.
“Kalau ingin bikin program kemasyarakatan, lakukan kajian dulu, bikin simulasi. Jangan hanya berorientasi pada hasil, tapi juga pahami kendala dan tantangannya,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe, Sabtu (13/9/2025).
Menurutnya, Wali Kota Surabaya sering menjalankan program tanpa melibatkan DPRD, bahkan sekadar untuk berdiskusi. “Hampir semua program wali kota tidak pernah melibatkan DPRD. Program tiba-tiba langsung dirunning se-Surabaya,” ujarnya.
Cak Yebe juga mengkritik mekanisme pembagian tanggung jawab ke organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai sistem ini menimbulkan ketimpangan karena kemampuan anggaran setiap OPD tidak sama.
“Kalau OPD dengan anggaran besar bisa jor-joran, lalu OPD yang anggarannya kecil bagaimana?” tegasnya.
Sebagai solusi, ia meminta Pemkot memberikan pembekalan intensif kepada lurah dan camat. Dengan begitu, mereka bisa menularkan pesan program ke RW, RT, Dawis, KSH, hingga Karang Taruna.
“Kalau 153 lurah dan 31 camat mendapat pembekalan ToT (Training of Trainer), mereka bisa meneruskan ke jajarannya, lalu ke masyarakat bawah,” jelasnya.
Cak Yebe juga mendorong Pemkot membuat proyek percontohan sebelum menjalankan program secara serentak. “Lebih baik ada pilot project, misalnya satu kelurahan per zona wilayah Surabaya di jadikan contoh,” tambahnya.
Ia menegaskan tujuan utama Kampung Pancasila seharusnya memperkuat kultur masyarakat, khususnya generasi muda.
“Kampung Pancasila nek sampe gak sukses, yo bikin maneh kampung dengan istilah baru yang mengusung kearifan lokal. Tujuannya memperkuat kultur agar terbangun fanatisme emosional arek Suroboyo,” pungkasnya.
Program Kampung Pancasila sendiri merupakan inisiatif Pemkot Surabaya untuk menumbuhkan nilai kebhinekaan dan semangat gotong royong di setiap kampung.(r7)
