Surabaya, (DOC) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan sanksi bernada keras bagi pimpinan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya. Kantor PD yang dinilai gagal membina wilayah tugasnya dalam program Kampung Pancasila bakal dipasangi bendera hitam, yang berujung pada ancaman pencopotan jabatan kepala dinas.
Langkah tegas ini diterapkan sebagai bentuk evaluasi ketat kinerja ASN pengampu. Dalam skema ini, setiap RW di Surabaya didampingi oleh satu ASN pengampu dari tingkat dinas, bagian, badan, kecamatan, hingga kelurahan untuk mengawal perubahan perilaku masyarakat dari tingkat paling dasar.
“Kalau tidak ada perubahan, maka pengampu yang memegang RW itu akan kita berikan reward. Yang berhasil kita kasih bendera putih di kantornya, yang tidak berhasil menjalankan Kampung Pancasila, maka kita berikan bendera hitam untuk dinasnya,” tegas Eri Cahyadi, Senin (14/9/2026).
Eri menegaskan bahwa keberadaan bendera hitam di kantor dinas bukan sekadar simbol teguran, melainkan indikator langsung evaluasi efektivitas kepemimpinan pimpinan PD.
“Bendera hitam ini akan berpengaruh terhadap kinerja Kepala PD. Apakah terus menjadi Kepala PD atau tidak,” ujarnya.
Melalui pendekatan ini, Pemkot Surabaya ingin memastikan program Kampung Pancasila tidak berhenti sebagai jargon formalitas belaka. Penempatan ASN pengampu di tiap RW diharapkan mampu mengubah paradigma dan kebiasaan warga, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta menanamkan kesadaran bersama bahwa pembangunan Surabaya harus dimulai dari lingkungan terkecil.
