Surabaya, (DOC) – Anggaran Kota Surabaya melonjak tembus Rp12,9 triliun dalam Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) 2026. Angka fantastis ini disepakati dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar), Kamis (10/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Surabaya tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri pada pukul 14.33 WIB. Agenda ini dihadiri jajaran pimpinan serta anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan perangkat daerah, BUMD, hingga insan pers.
Dalam pemaparannya, Juru Bicara Banggar DPRD Surabaya Johari Mustawan mengungkap lonjakan signifikan pada proyeksi keuangan daerah.
Pendapatan daerah dalam RAPBD-P 2026 melesat naik Rp114,08 miliar menjadi Rp11,01 triliun. Postur pendapatan ini disokong oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,19 triliun, pendapatan transfer Rp2,63 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp173,39 miliar.
Tak hanya itu, penerimaan pembiayaan juga menyumbang kekuatan fiskal hingga Rp1,88 triliun. Angka ini mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 hasil audit BPK sebesar Rp516,82 miliar yang didalamnya terdapat dana mengendap dari tiga RSUD dan 63 puskesmas untuk disalurkan kembali ke layanan publik. Selain itu, terdapat pembiayaan alternatif sebesar Rp1,36 triliun yang dikhususkan bagi akselerasi infrastruktur.
Dengan kombinasi tersebut, total daya gedor fiskal Surabaya resmi menyentuh angka Rp12,89 triliun.
Melonjaknya anggaran tak membuat Pemkot Surabaya berfoya-foya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pembahasan RAPBD-P justru menjadi momentum merombak alokasi agar tepat sasaran dan berdampak langsung ke warga.
Eri mencontohkan efisiensi pada anggaran beasiswa. Dari target 24 ribu penerima, realisasi di lapangan ternyata hanya sekitar 3 ribu anak. Sisa anggaran jumbo tersebut langsung dialihkan untuk menopang kebutuhan pendidikan lain yang lebih mendesak.
“Ketika beasiswa kita anggarkan 24 ribu, ternyata yang terakhir sekitar 3 ribu, maka anggaran yang lainnya kita lanjutkan kembali untuk pendidikan. Bidangnya tetap sama, tetapi tidak untuk beasiswa,” tegas Eri.
Eri juga menyemprot rendahnya penyerapan anggaran pemuda di 31 kecamatan. Ia menginstruksikan agar dana tersebut tidak ludes untuk kegiatan seremonial, melainkan wajib menjadi pemantik ekonomi dan penekan angka pengangguran.
“Uang yang diberikan kepada pemuda ini adalah untuk menggerakkan ekonomi dan mengurangi pengangguran terbuka. Misal usaha laundry, pemuda harus punya rencana kerja jelas agar bantuan berkembang jadi usaha berkelanjutan,” tambah Eri.
Di sisi lain, Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengingatkan agar perubahan anggaran tetap berpihak pada kebutuhan mendasar rakyat. Ia mendorong Pemkot melakukan terobosan kreatif, salah satunya menyulap potensi halte kota menjadi pundi-pundi ekonomi melalui skema periklanan (advertising) bersama swasta.
“Kalau halte disoroti masyarakat, bangun kerja sama dengan stakeholder lain untuk advertising. Ketika punya nilai ekonomi, swasta bisa diajak ikut membangun kotanya,” ujar Syaifuddin.
Selain halte, Syaifuddin mendesak peremajaan armada pengangkut sampah yang dinilai sudah tidak layak operasional dan kerap mengganggu kenyamanan pengguna jalan. “Banyak yang tidak layak dan mengganggu jalan, maka kita upayakan untuk terus ditingkatkan penyediaan mobil angkutan sampahnya,” pungkasnya.
