Surabaya,(DOC) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya mengungkapkan masih terdapat sekitar 1.000 warga yang telah meninggal dunia namun belum di laporkan akta kematiannya. Kondisi ini di nilai dapat mengganggu akurasi data kependudukan dan berdampak pada penyaluran bantuan sosial (bansos) di tingkat kota.
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat enggan melaporkan kematian anggota keluarganya karena alasan sosial dan kekhawatiran akan kehilangan bantuan sosial.
“Kita masih menyisakan sekitar seribu orang yang sudah meninggal tapi belum di laporkan akta kematiannya. Rata-rata alasannya sosial, mereka khawatir kalau di laporkan nanti bantuan sosialnya hilang,” ujar Eddy, Senin (6/10/2025).
Eddy menjelaskan, kekhawatiran tersebut muncul akibat minimnya pemahaman masyarakat tentang sistem data bantuan sosial. Padahal, menurut regulasi dari Kementerian Sosial (Kemensos), bantuan tetap bisa di teruskan kepada ahli waris yang sah.
“Sebenarnya kalau penerima bansos meninggal, bantuannya tidak langsung berhenti. Bisa di alihkan ke istri atau ahli warisnya. Tapi banyak warga yang belum tahu,” terangnya.
Ia menegaskan, pelaporan akta kematian justru penting agar data penerima bantuan menjadi valid dan program pemerintah dapat tepat sasaran.
Pelayanan Adminduk Kini Serba Online
Selain faktor sosial, Eddy juga menyebut ada sebagian warga yang enggan melapor karena malas mengurus administrasi kependudukan (adminduk). Namun, alasan tersebut tidak lagi relevan, karena seluruh layanan adminduk kini bisa di akses secara daring.
“Sekarang semua bisa di lakukan dari rumah. Lewat aplikasi KNG Mobile, warga bisa mengurus seluruh dokumen kependudukan, mulai dari KK, KTP, akta kelahiran, sampai akta kematian,” jelas Eddy.
Untuk pengguna iPhone, layanan serupa juga tersedia melalui website resmi Dispendukcapil Kota Surabaya.
“Jadi tidak perlu lagi datang ke kelurahan atau ke Mal Pelayanan Publik Siola. Semua sudah bisa di urus online,” tambahnya.
Ketertiban Data Penting untuk Pelayanan Tepat Sasaran
Eddy menegaskan bahwa ketertiban administrasi kependudukan sangat penting agar Pemerintah Kota Surabaya bisa memberikan pelayanan publik dan bantuan sosial secara tepat sasaran.
“Kalau data kependudukan tidak sesuai, misalnya alamat berbeda atau status belum di perbarui, maka intervensi pemerintah bisa salah sasaran. Karena itu, kami minta warga aktif memperbarui datanya,” jelasnya.
Ia juga mengimbau warga untuk rutin memperbarui informasi kependudukan seperti status perkawinan, pendidikan, kelahiran, kematian, dan golongan darah.
“Kami mohon warga Surabaya tertib adminduk. Update data bisa di lakukan lewat KNG Mobile atau website resmi Dispendukcapil. Semua fasilitasnya sudah tersedia,” ujarnya.
Selain itu, warga yang berpindah tempat tinggal juga di minta segera melaporkan perubahan domisili agar data kependudukan tetap akurat dan mendukung perencanaan pembangunan daerah.
“Data kependudukan yang akurat itu penting. Dari situlah pemerintah kota bisa merencanakan pembangunan dan mengalokasikan anggaran dengan tepat,” pungkas Eddy. (r6)
